Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Netizen Soroti Perbedaan Penanganan dengan Kasus Jokowi

Nama Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, tiba-tiba jadi sorotan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Kabar ini langsung memantik perbandingan dengan kasus serupa yang pernah menjerat mantan Presiden Jokowi sebuah polemik yang sampai sekarang masih hangat diperdebatkan.

Di media sosial, perbedaan penanganan kedua kasus itu pun ramai dikomentari. Akun Facebook Gobang Gacir, misalnya, dengan tegas mempertanyakan.

“SAMA-SAMA KASUS IJAZAH PALSU, TAPI BEDA TERSANGKANYA,” tulisnya, seperti dikutip Monitorindonesia.com, Rabu lalu.

Menurut analisis Gobang, kasus Jokowi justru menjerat pihak ketiga seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Sementara untuk Hellyana, tersangkanya adalah sang pemegang ijazah itu sendiri. “Kenapa kasus ijazah Wagub Babel bisa lebih cepat terungkap dibanding kasus ijazah Jokowi?” tanyanya lagi.

Unggahan itu langsung viral. Banyak warganet yang merasa heran, bahkan sinis. Mereka membandingkan perlakuan hukum terhadap pejabat tingkat tinggi dan menengah.

“Karena Wagub Babel, Ibu Hellyana, tidak ada keterkaitan dengan Geng Solo, jadi cepat terungkap. Beda dengan Gubernur Sumut, meskipun banyak laporan, tak mungkin terungkap,” komentar seorang netizen.

“Pejabat menengah ke bawah langsung ditetapkan tersangka, sementara atasan yang jelas-jelas bermasalah masih terlindungi. Yang diperiksa justru orang lain… Negeri ini bisa saja seperti Nepal,” tulis yang lain dengan nada getir.

Ada juga sindiran yang lebih santai tapi menusuk. “Ibu nggak berguru sama Mulyono sih, jadi ketangkep deh.”

Di sisi lain, pihak kepolisian telah membenarkan penetapan tersangka tersebut. Pernyataan resmi datang dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

“Benar, Hellyana menjadi tersangka,” katanya singkat.

Kasus ini berawal dari sebuah laporan polisi bernomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Pelapor berinisial AS melaporkan pada 21 Juli 2025, dan penyidikan aktif mulai digulirkan awal November lalu. Ijazah yang jadi masalah berasal dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra, kampus swasta di Jatinegara, Jakarta Timur.

Nah, yang menarik, universitas pemberi ijazah itu sendiri sudah lama ditutup. Pemerintah resmi mencabut izinnya lewat Keputusan Mendikbudristek pada Mei 2024. Jadi, ijazahnya pun dipertanyakan keabsahannya.