Skandal Selingkuh Menteri Iain Lees-Galloway: Dipecat Jacinda Ardern Gara-gara Mantan Staf

- Kamis, 13 November 2025 | 08:40 WIB
Skandal Selingkuh Menteri Iain Lees-Galloway: Dipecat Jacinda Ardern Gara-gara Mantan Staf

Skandal Selingkuh Menteri Selandia Baru: Dipecat Jacinda Ardern Gara-gara Mantan Staf

Sejarah politik Selandia Baru mencatat momen tegas ketika Perdana Menteri Jacinda Ardern memecat Menteri Imigrasi Iain Lees-Galloway pada 2020. Penyebab pemecatan ini adalah perselingkuhan yang dilakukan menteri dengan mantan staf di organisasi bawah kementeriannya.

Kasus skandal etika ini menjadi sorotan publik setelah terungkapnya hubungan tidak pantas antara pejabat tinggi negara dengan mantan karyawan. Jacinda Ardern dengan tegas menyatakan alasan pemecatan tersebut karena Lees-Galloway dinilai melanggar kode etik pemerintahan.

Dalam konferensi pers di Wellington, Ardern menjelaskan secara detail alasan keputusan tegasnya. "Menteri ini telah menunjukkan penilaian etika yang buruk selama setahun terakhir. Dengan menjalin hubungan seperti ini, dia telah menimbulkan tuduhan tidak tepat terhadap kementeriannya," tegas Ardern.

Lebih lanjut, Perdana Menteri perempuan pertama Selandia Baru itu menekankan bahwa Lees-Galloway gagal menjadi contoh perilaku yang diharapkan dari seorang menteri. Kemampuannya dalam menetapkan standar dan budaya kerja yang baik juga dipertanyakan.

Fakta yang memperburuk situasi adalah status Lees-Galloway sebagai suami dan ayah tiga anak. Terhadap skandal yang menjatuhkannya, mantan Menteri Imigrasi ini mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan telah mengecewakan keluarga.

Skandal ini terungkap berkat laporan dari pemimpin oposisi Judith Collins yang mendesak tindakan tegas terhadap perilaku tidak etis menteri tersebut. Situasi politik saat itu memang sedang sensitif menyusul pengunduran diri kolega Partai Nasional, Andrew Falloon, karena skandal pesan tidak senonoh.

Kasus pemecatan Iain Lees-Galloway menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan etika dalam pemerintahan. Peristiwa ini memicu diskusi nasional mengenai standar moral yang harus dijunjung tinggi oleh para pejabat publik di Selandia Baru.

Editor: Melati Kusuma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar