Raffi Ahmad di Kabinet: Strategi Kekuasaan yang Menunggangi Kepercayaan Publik

JAKARTA – Pengangkatan Raffi Ahmad menjadi anggota kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan sekadar kejutan. Di balik sorotan media, langkah ini dibaca sejumlah pengamat sebagai manuver politik klasik yang cerdik. Tujuannya sederhana: meredam kelelahan publik dan meminjam legitimasi dari figur yang paling jarang dicurigai.

Dalam situasi pascapemilu yang penuh kelelahan, kekuasaan menghadapi tantangan besar. Rakyat, kata analis, sudah jenuh dengan pidato dan skeptis terhadap pejabat. "Jawabannya bukan nambah menteri pinter. Jawabannya: pakai wajah yang bikin orang betah nonton," demikian salah satu sudut pandang yang berkembang. Raffi Ahmad dipandang sebagai "teman lama" di layar kaca yang kehadirannya tidak memicu ketegangan. "Lo gak selalu setuju sama dia, tapi lo gak curiga juga. Dan di politik, itu emas."

Strategi ini menyentuh dua teori utama. Pertama, co-optation atau kooptasi. Alih-alih menekan figur berpengaruh, kekuasaan yang pintar akan merangkulnya. "Daripada lo di luar gak ada kepastian keamanan, mending lo gabung sama kita biar aman dan tenang," ujar seorang pengamat merujuk konsep tersebut. Kedua, teori legitimasi pinjaman dari Max Weber. Kekuasaan butuh kepercayaan, dan ketika kepercayaan kepada pejabat menipis, figur seperti artis masih menyimpannya. "Kalau orang percaya Raffi, dan Raffi ada di sini, ya semoga kepercayaan itu nempel dikit," demikian logikanya.

Lantas, mengapa Raffi bersedia? Alasannya disebut rasional dan manusiawi: keamanan. "Masuk ke sistem bikin posisi lebih teduh. Bukan kebal, tapi lebih terlindungi," tulis sebuah analisis. Ini disebut sebagai bentuk self-preservation atau penyelamatan diri, terutama untuk melindungi citra dan bisnis yang rentan. Dengan demikian, terjadi pertemuan kepentingan. "Prabowo butuh Raffi buat ngademin suasana, tameng hidup dari berbagai serangan panas dari luar." Peran Raffi digambarkan sebagai "peredam bius kritik masyarakat".