IHDC Soroti Pendidikan Sehat sebagai Fondasi Sistem Kesehatan Nasional

Kesehatan itu apa sih? Bukan cuma soal tidak sakit. Lebih dari itu, sehat adalah buah dari pemahaman yang utuh. Prinsip inilah yang mendorong Indonesia Health Development Center (IHDC) untuk menggarisbawahi satu hal: memperkuat sistem kesehatan nasional harus dimulai dari dasar.

Bagi IHDC, pendidikan dan promosi kesehatan adalah investasi jangka panjang. Tujuannya jelas: menciptakan masyarakat yang tak hanya bugar secara fisik, tetapi juga cerdas dan berdaya dalam mengakses informasi.

Hal ini ditegaskan oleh pimpinan IHDC, Prof. dr. Nila F. Moeloek. Menurutnya, kedua aspek itu adalah fondasi utama untuk membangun sistem kesehatan yang adil dan bisa bertahan lama. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Dimensi Pendidikan dan Promosi Kesehatan dalam Ideologi Kesehatan Indonesia Health Development Center Model 2025”. Acara itu sendiri digelar di Hotel Sofyan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, pada 23 Januari lalu.

Lembaga yang dipimpin Prof. Nila ini fokus pada kajian ilmiah dan pengembangan solusi kebijakan. Basisnya tentu saja bukti-bukti konkret, dengan harapan sistem kesehatan nasional bisa lebih inklusif. IHDC sendiri aktif mengkaji isu-isu seperti partisipasi masyarakat, kesetaraan layanan, dan perlindungan untuk kelompok yang rentan.

Pendidikan Sehat sebagai Jantung Sistem

Dalam pemaparannya, IHDC menekankan betapa krusialnya ideologi kesehatan. Ini menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan, bentuk pelayanan, dan tentu saja, pendidikan untuk masyarakat. Lewat Blueprint Ideologi Kesehatan Indonesia, mereka mengusung enam dimensi kesehatan partisipatif. Salah satu yang disebut sebagai jantung sistem adalah dimensi pendidikan dan promosi kesehatan.

Dimensi ini memandang pendidikan kesehatan sebagai proses jangka panjang. Bukan sekadar transfer ilmu, tapi lebih kepada membangun kesadaran, karakter, hingga kemandirian. Nilai dan perilaku sehat yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan. Fokusnya meliputi penguatan literasi kesehatan, pendidikan formal maupun non-formal, serta reformasi pendidikan tenaga kesehatan agar lebih empatik dan responsif.

Namun begitu, jalan menuju sana masih dipenuhi tantangan. Prof. Nila menyoroti satu persoalan yang mungkin mengejutkan.

“Data menunjukkan bahwa masalah kesehatan justru banyak terjadi pada anak remaja dan usia sekolah. Dulu kita menyangka lansia yang paling rentan, ternyata bukan,” ujarnya membuka acara pada Jumat (23/1) itu.

Di sisi lain, persoalan literasi kesehatan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Prof. Ratna Sitompul dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkat bicara.

“Literasi kesehatan adalah kewajiban kita untuk memberikannya kepada masyarakat, bukan kewajiban masyarakat untuk mencarinya sendiri,” tegasnya.

Ia memberi contoh nyata, seperti penanganan diabetes dan TBC. Regulasi sebenarnya sudah ada, tapi implementasinya belum optimal. Penyebabnya beragam, mulai dari beban kerja tenaga kesehatan yang menumpuk hingga materi edukasi yang sulit dicerna masyarakat biasa.

Menurut Prof. Ratna, upaya promosi dan pencegahan harus benar-benar didukung. Caranya? Dengan memperkuat layanan primer, memanfaatkan teknologi yang tepat guna, dan tentu saja, kebijakan kesehatan yang konsisten dan berpihak pada upaya preventif.

Dari diskusi itu, muncul sejumlah rekomendasi. Beberapa di antaranya adalah integrasi pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum nasional, kolaborasi yang erat antar kementerian, dan penguatan literasi kesehatan berbasis komunitas. Langkah-langkah strategis ini diharapkan bisa mengantar sistem kesehatan Indonesia ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan.