SKK Migas Usul Alokasi Penuh Pendapatan Hulu Migas untuk Dongkrak Eksplorasi

Usulan SKK Migas: Alokasi Penuh Pendapatan Hulu Migas untuk Eksplorasi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan kebijakan baru yang berfokus pada peningkatan eksplorasi. Kebijakan ini mengusulkan agar seluruh pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan hulu migas dialokasikan khusus untuk mendanai proyek eksplorasi.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyatakan bahwa usulan ini diharapkan dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi kendala utama di sektor hulu migas, yaitu masalah kebijakan fiskal dan perizinan, yang selama ini menyebabkan anggaran eksplorasi hanya berkisar satu miliar dolar AS.

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa sulitnya mendapatkan pendanaan dari perbankan nasional untuk proyek eksplorasi turut memperparah kondisi. Bank dalam negeri dinilai enggan memberikan pinjaman karena tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan skema pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Djoko menegaskan pentingnya meningkatkan anggaran eksplorasi. Ia mengusulkan Indonesia mencontoh skema pendanaan yang diterapkan oleh Inggris dan Malaysia, di mana seluruh pendapatan dari sektor hulu migas dialihkan untuk membiayai kegiatan eksplorasi, bukan langsung disetor ke kas negara.

Kurangnya eksplorasi ini berdampak signifikan pada produksi minyak nasional. Djoko memaparkan bahwa produksi minyak Indonesia telah menurun drastis. Jika sebelumnya Indonesia mampu memproduksi 1,6 juta barel per hari dan mengekspor satu juta barel, kini justru harus mengimpor minyak mentah sebanyak satu juta barel per hari.

Selain minyak mentah, Indonesia juga masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan LPG dan bensin. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipasok dari luar negeri.

Data SKK Migas menunjukkan potensi yang masih sangat besar. Dari total 128 cekungan migas di Indonesia, 65 di antaranya belum dieksplorasi sama sekali. Hanya 20 cekungan yang saat ini sudah berproduksi, sementara sisanya berada dalam berbagai tahap penemuan dan penelitian.

Dengan skema pendanaan baru ini, diharapkan seluruh cekungan yang belum tergarap dapat dieksplorasi. Targetnya, 75 Wilayah Kerja migas yang akan dilelang hingga tahun 2027 dapat menarik minat investor.

Meski risiko eksplorasi di Indonesia masih tinggi, dengan indeks probabilitas penemuan saat ini di angka 30 persen, dibandingkan sebelumnya yang hanya 10 persen, skema pendanaan mandiri ini diyakini dapat mendorong penemuan cadangan migas baru yang signifikan di masa depan.