Dampak positif dari redenominasi adalah transaksi keuangan menjadi lebih sederhana dan risiko kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalisir. Proses pencatatan akuntansi dan sistem pembayaran juga akan menjadi lebih efisien.
Tantangan dan Syarat Pelaksanaan Redenominasi
Meski memiliki sejumlah manfaat, pelaksanaan redenominasi rupiah juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi. Salah satu risiko utama adalah potensi munculnya spekulasi harga sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi memicu hiperinflasi.
Oleh karena itu, pakar menegaskan bahwa redenominasi sebaiknya dilaksanakan ketika kondisi inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi sedang stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan politik suatu negara.
Komitmen Bank Indonesia dalam Redenominasi Rupiah
Bank Indonesia sebagai bank sentral menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah selama proses redenominasi berlangsung. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa BI akan tetap fokus pada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Implementasi redenominasi rupiah akan mempertimbangkan timing yang tepat dengan memperhatikan berbagai faktor seperti stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk aspek hukum, logistik, dan teknologi informasi. Proses ini akan dilakukan secara matang melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Artikel Terkait
Pemerintah Batasi Izin Smelter Nikel Baru: Fokus ke Produk Akhir untuk Dongkrak Nilai Tambah
Jhon Veter Firdaus Borong 5% Saham PJHB, Ini Nilai Investasinya yang Mencapai Rp9,5 Miliar
Proyek Kilang Pertamina: RFCC Balikpapan Beroperasi & FID Tuban 2025
Redenominasi Rupiah 2025: Pemerintah Tegaskan Rp1.000 Jadi Rp1 Belum Jadi Prioritas