UMP DKI Tembus Rp5,7 Juta, Airlangga Janjikan Pemulihan Ekonomi Aceh

Sepanjang Kamis kemarin, dua berita ekonomi praktis menyita perhatian pembaca. Yang pertama, tentu saja, soal angka Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2026 yang baru saja dikeluarkan pemerintah. Yang kedua, adalah janji pemulihan ekonomi untuk Aceh pascabencana yang diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Nah, soal UMP 2026 ini, penetapannya sudah dilakukan serentak di 36 provinsi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, DKI Jakarta lagi-lagi memuncaki daftar dengan angka tertinggi. UMP Ibu Kota naik 6,17 persen, atau sekitar Rp 333 ribu, sehingga mencapai Rp 5,72 juta lebih.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa angka ini bukanlah keputusan sepihak.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp 5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17 persen atau Rp 333.115,” jelas Pramono saat konferensi pers di Balai Kota, Rabu (24/12).

Di luar Jakarta, sejumlah provinsi di Papua juga mencatat angka yang cukup signifikan. Papua Selatan, misalnya, UMP-nya menyentuh Rp 4,5 juta, sementara Papua berada di angka Rp 4,43 juta. Namun begitu, kalau kita lihat provinsi-provinsi di Pulau Jawa, angkanya terpaut cukup jauh. Jawa Tengah menetapkan UMP sekitar Rp 2,32 juta, dan Jawa Barat sedikit di bawahnya, yakni Rp 2,31 juta. Semua ketetapan baru ini rencananya bakal berlaku mulai 1 Januari 2026.

Di sisi lain, berita hangat lainnya datang dari Aceh. Pasca bencana yang melanda Sumatera, Menko Airlangga memberikan sinyal positif. Ia berjanji akan mempercepat pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Janji ini disampaikannya usai menerima kunjungan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Jakarta.

“Saya menegaskan komitmen pemerintah, sesuai arahan langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menyiapkan langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat Aceh yang terdampak,” ujar Airlangga lewat unggahan di Instagram resminya, Kamis (25/12).

Rencananya, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah kebijakan stimulus. Tujuannya jelas, agar roda perekonomian di Aceh bisa berputar kembali secepat mungkin. Beberapa opsi yang sedang disiapkan antara lain relaksasi Kredit Usaha Rakyat. Debitur yang terdampak langsung berpotensi mendapat keringanan, bahkan penghapusan kewajiban bayar angsuran pokok dan bunga untuk sementara waktu.

Tak cuma itu, ada juga wacana perpanjangan tenor pinjaman dan penyesuaian suku bunga bagi pelaku usaha. Airlangga juga menekankan satu hal yang krusial: perbaikan infrastruktur publik yang rusak harus jadi prioritas. Itu adalah landasan utama jika kita ingin kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh benar-benar pulih.