Investasi Energi Terbarukan Indonesia Tertinggal Jauh, Ini Data dan Faktanya

Laporan terbaru dari Climate Policy Initiative (CPI) mengungkap fakta memprihatinkan tentang pembiayaan sektor ketenagalistrikan Indonesia. Analisis tren investasi periode 2019-2023 menunjukkan bahwa investasi energi baru terbarukan (EBT) masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan aliran dana ke bahan bakar fosil.

Kesenjangan Besar untuk Capai Target Iklim

Rata-rata investasi tahunan untuk EBT hanya mencapai US$ 1,79 miliar. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan sebesar US$ 9,1 miliar yang diperlukan untuk mencapai target Enhanced NDC Indonesia. Sementara itu, investasi tahunan untuk bahan bakar fosil justru lebih tinggi, yaitu US$ 2,55 miliar. Artinya, bahan bakar fosil masih mendapatkan lebih dari dua kali lipat investasi dibandingkan energi terbarukan.

Yang lebih mengkhawatirkan, meski Indonesia telah meluncurkan Second NDC dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai US$ 472,6 miliar hingga 2035, tidak ada alokasi sektoral yang secara khusus dilaporkan untuk EBT.

Dominasi Swasta dan Sumber Domestik

Mayoritas investasi EBT, yaitu 55%, berasal dari sumber domestik dan terpusat pada pembangkit listrik EBT berbasis baseload seperti panas bumi dan tenaga air. Dari sisi pembiayaan, sektor swasta mendominasi dengan kontribusi 60,4% untuk EBT, sementara pembiayaan publik mencapai 37%.

Namun, ada titik terang. Terdapat tren peningkatan signifikan pada pembiayaan untuk EBT variabel (surya dan angin), yang melonjak dari US$ 0,03 miliar pada 2019 menjadi US$ 0,68 miliar pada 2023.

Fakta Mencengangkan: Investasi Batu Bara yang Tidak Tercatat

CPI memperkirakan lebih dari 50% atau sekitar US$ 10,63 miliar dari investasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada periode 2019–2023 tidak tercatat dalam data resmi. Kesenjangan data yang signifikan ini terutama disebabkan oleh banyaknya data PLTU captive yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi sektor industri yang belum tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai investasi batu bara sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar.

Secara keseluruhan, sektor swasta adalah penggerak utama pembiayaan di sektor ketenagalistrikan dengan kontribusi 73,72%. Sayangnya, sebagian besar (59,25%) dari pembiayaan swasta ini justru dialokasikan untuk bahan bakar fosil. Investasi swasta internasional yang menonjol dalam pembiayaan proyek bahan bakar fosil berasal dari Tiongkok (US$ 2,48 miliar) dan Korea Selatan (US$ 1,52 miliar).

Analisis Biaya Operasional: EBT Lebih Efisien?

CPI menganalisis efisiensi portofolio energi PLN dan menemukan biaya operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi, yaitu diesel (Rp 2.541 per kWh), gas (Rp 1.450 per kWh), dan batu bara (Rp 603 per kWh).

Sementara itu, biaya operasional untuk EBT seperti panas bumi (Rp 977 per kWh) dan air (Rp 110 per kWh) relatif lebih rendah, kecuali tenaga surya (Rp 3.111 per kWh). Namun, CPI menyoroti bahwa biaya PLTU Batu Bara yang tercatat di pembukuan PLN tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Simulasi CPI menunjukkan bahwa tanpa kebijakan subsidi Domestic Market Obligation (DMO), biaya operasional PLTU batu bara bisa melonjak menjadi Rp 1.211 per kWh.

Di sisi lain, PLN berpeluang menurunkan biaya operasional tenaga surya menjadi Rp 731 per kWh dengan meningkatkan efisiensi faktor kapasitas PLTS dari 4% menjadi 16%, yang merupakan nilai rata-rata di Asia Tenggara.

Kesimpulan: Arah Investasi Kunci Utama Transisi Energi

Tiza Mafira dari CPI menegaskan, "Transisi energi Indonesia terus bergerak maju, namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada seberapa besar investasi yang dapat kita mobilisasi, tetapi juga pada ke mana dan bagaimana investasi tersebut mengalir."

Laporan ini menjadi pengingat penting bahwa untuk mencapai target energi bersih, Indonesia tidak hanya perlu meningkatkan total investasi, tetapi juga secara strategis mengalihkannya dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan.