Investasi Energi Terbarukan Indonesia Tertinggal Jauh, Ini Data dan Faktanya

Secara keseluruhan, sektor swasta adalah penggerak utama pembiayaan di sektor ketenagalistrikan dengan kontribusi 73,72%. Sayangnya, sebagian besar (59,25%) dari pembiayaan swasta ini justru dialokasikan untuk bahan bakar fosil. Investasi swasta internasional yang menonjol dalam pembiayaan proyek bahan bakar fosil berasal dari Tiongkok (US$ 2,48 miliar) dan Korea Selatan (US$ 1,52 miliar).

Analisis Biaya Operasional: EBT Lebih Efisien?

CPI menganalisis efisiensi portofolio energi PLN dan menemukan biaya operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil per unit produksi cukup tinggi, yaitu diesel (Rp 2.541 per kWh), gas (Rp 1.450 per kWh), dan batu bara (Rp 603 per kWh).

Sementara itu, biaya operasional untuk EBT seperti panas bumi (Rp 977 per kWh) dan air (Rp 110 per kWh) relatif lebih rendah, kecuali tenaga surya (Rp 3.111 per kWh). Namun, CPI menyoroti bahwa biaya PLTU Batu Bara yang tercatat di pembukuan PLN tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Simulasi CPI menunjukkan bahwa tanpa kebijakan subsidi Domestic Market Obligation (DMO), biaya operasional PLTU batu bara bisa melonjak menjadi Rp 1.211 per kWh.

Di sisi lain, PLN berpeluang menurunkan biaya operasional tenaga surya menjadi Rp 731 per kWh dengan meningkatkan efisiensi faktor kapasitas PLTS dari 4% menjadi 16%, yang merupakan nilai rata-rata di Asia Tenggara.

Kesimpulan: Arah Investasi Kunci Utama Transisi Energi

Tiza Mafira dari CPI menegaskan, "Transisi energi Indonesia terus bergerak maju, namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada seberapa besar investasi yang dapat kita mobilisasi, tetapi juga pada ke mana dan bagaimana investasi tersebut mengalir."

Laporan ini menjadi pengingat penting bahwa untuk mencapai target energi bersih, Indonesia tidak hanya perlu meningkatkan total investasi, tetapi juga secara strategis mengalihkannya dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan.