Digitalisasi Jadi Kunci Utama Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut BI

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan daerah merupakan faktor kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit & Expo 2025 di Jakarta.

Sebagai langkah konkret, BI sedang mempersiapkan peluncuran katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (PPDD). Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi transaksi pemerintah daerah, terutama dalam situasi alokasi APBD yang mengalami penurunan.

Strategi Bank Indonesia untuk Memperkuat Ekosistem Digital Daerah

Bank Indonesia telah menyusun tiga strategi utama untuk memperkuat transaksi digital di daerah:

1. Inovasi dan Akseptasi Digital

Strategi ini fokus pada mendorong inovasi produk dan model bisnis pembayaran digital. Selain itu, juga mencakup penguatan manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi digital melalui kolaborasi antara Satgas PPDD, TPPDD, dan industri sistem pembayaran.

2. Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran

BI berkomitmen untuk membangun infrastruktur pembayaran yang stabil, modern, dan memenuhi standar internasional. Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung prinsip 3i: interkoneksi, interoperability, dan integrasi, baik pada infrastruktur BI maupun industri.

3. Konsolidasi Industri

Strategi ketiga adalah memperkuat peran perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), sebagai lembaga keuangan utama dalam digitalisasi pembayaran di daerah. Hal ini termasuk pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang lebih efisien.

Menurut Fili, riset BI telah membuktikan bahwa implementasi digitalisasi terbukti mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah daerah dapat memperluas basis pendapatan dan memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.