Ketidakpastian Transfer ke Daerah 2027, DPRD DIY Tunggu Kepastian Pusat

Ketidakpastian besaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027 masih membayangi penyusunan anggaran daerah. Setelah sempat muncul informasi potensi penurunan sekitar Rp300 miliar, Badan Anggaran DPR RI justru menyebut alokasi TKD berpeluang naik. Di tengah situasi itu, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

Wakil Ketua Banggar DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menegaskan kepastian TKD menjadi krusial karena struktur fiskal DIY masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Setiap perubahan kebijakan fiskal, menurutnya, bakal berdampak langsung pada penyusunan anggaran dan program prioritas daerah.

“Kita kan dalam situasi postur anggaran kita sangat tergantung pada TKD. Karena PAD-nya itu di bawah 50 persen, makanya kita berharap tentu kepada pemerintah pusat memahami kondisi daerah, sehingga TKD syukur-syukur bisa dikembalikan seperti pada masa sebelum pemotongan tahun 2024–2025,” kata Umar kepada Pandangan Jogja, Jumat (10/7).

Tambahan ruang fiskal, lanjut Umar, akan memberi peluang bagi pemerintah daerah memperkuat sektor prioritas seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan dukungan anggaran lebih besar. Ia menjelaskan, anggaran pendidikan di DIY saat ini sudah melampaui ketentuan belanja wajib. Namun alokasi infrastruktur baru diproyeksikan sekitar 25 persen, masih jauh dari target.

“Yang kita masih belum mencapai hanyalah anggaran untuk infrastruktur. Jadi kita berharap nanti dengan bertambahnya TKD, kita berharap kita ingin mencapai anggaran infrastruktur bisa mencapai 40 persen,” kata Umar.

DPRD DIY kini masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Umar berharap kepastian segera diperoleh agar pemerintah daerah bisa fokus menjalankan program prioritas dan mengejar target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yang berakhir pada 2027.

“Kita berharap situasi ketidakpastian fiskal ini segera berakhirlah sehingga pemerintah daerah bisa fokus dengan program prioritas, dengan capaian yang ingin dicapai. Apalagi kita kan 2027 itu adalah akhir RPJMD, ada banyak yang harus kita capai,” ujarnya.