ASDP Percepat Transformasi Pelabuhan Ketapang, Siapkan Pengembangan Bertahap hingga 2029

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang, titik penyeberangan utama penghubung Pulau Jawa dan Bali. Langkah ini mencakup penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana pengembangan jangka panjang yang terintegrasi.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menekankan bahwa penguatan Pelabuhan Ketapang bukan sekadar peningkatan fasilitas, melainkan pembangunan ekosistem konektivitas secara menyeluruh. Menurutnya, pengembangan kapasitas dermaga, pola operasi kapal, buffer area, hingga pengaturan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan harus berjalan terpadu untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan logistik di masa mendatang.

Heru menambahkan, pengalaman menghadapi lonjakan arus kendaraan pada periode Angkutan Lebaran dan libur sekolah menjadi pelajaran penting. Peningkatan layanan tidak lagi bisa hanya mengandalkan optimalisasi operasional semata.

"Dibutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan yang mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik dalam jangka panjang, sehingga Pelabuhan Ketapang semakin adaptif terhadap dinamika mobilitas masyarakat, distribusi logistik, maupun perkembangan sektor pariwisata. Pendekatan inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap dan terintegrasi," ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (3/7).

ASDP telah menyiapkan rencana pengembangan bertahap hingga 2029. Rencana itu meliputi peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pengembangan dermaga baru untuk mendukung kelancaran operasional jangka panjang.

Peningkatan kapasitas dermaga akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini sebagai bagian dari penguatan layanan di lintas Ketapang–Gilimanuk. Rencana tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan trafik saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan dalam beberapa tahun ke depan.

ASDP menegaskan bahwa transformasi Pelabuhan Ketapang membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, penataan kawasan, pengembangan buffer zone, hingga pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan penyeberangan yang optimal.

"Pelabuhan Ketapang bukan hanya gerbang penyeberangan Jawa-Bali, tetapi simpul strategis yang menopang konektivitas nasional. Karena itu, pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. ASDP berkomitmen terus menghadirkan layanan yang semakin aman, andal, dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, tata kelola, dan kolaborasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi kawasan dalam jangka panjang," jelasnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang, termasuk mendorongnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, peningkatan kapasitas pelabuhan perlu disiapkan secara menyeluruh melalui optimalisasi kawasan penyangga di kedua sisi penyeberangan, peningkatan standar kapal, pengembangan konektivitas menuju kawasan Bulusan, serta sinergi lintas pemangku kepentingan agar menjadi satu kesatuan sistem transportasi yang terintegrasi.