JAKARTA – Isu tentang anggaran untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan. Menanggapi hal itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara. Mereka menegaskan, insentif sebesar Rp6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru merupakan langkah strategis. Tujuannya? Mencegah pemborosan anggaran negara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dengan tegas membantah jika kebijakan ini dianggap boros. Menurutnya, skema yang dijalankan justru efisien dan memindahkan hampir semua risiko dari negara ke pihak mitra.
"Prinsipnya sederhana," ujar Dadan di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
"Uang Rp6 juta per hari itu bukan dana pembangunan fisik dari APBN. Itu adalah pembayaran atas layanan SPPG yang sudah berjalan. Soal pembangunan gedung dan segala infrastrukturnya, itu ditanggung sepenuhnya oleh mitra dengan investasi mereka sendiri."
Dia melanjutkan, semua risiko operasional mulai dari kerusakan hingga bencana alam juga berada di pundak mitra. Dadan memberi contoh nyata.
"Ambil kasus di Aceh. Ada SPPG yang rusak kena banjir. Nah, yang rugi dan wajib membangun kembali itu mitranya, bukan BGN. Kita tidak keluar biaya sepeser pun untuk perbaikan. Makanya, skema ini saya nilai sangat efisien. Risiko sepenuhnya kita pindahkan ke mitra," jelasnya.
Di sisi lain, pembangunan oleh mitra dinilai jauh lebih cepat dan minim mark-up. Dadan yakin, jika proyek serupa dikerjakan dengan mekanisme APBN biasa, harganya bisa membengkak dua kali lipat.
"Saya pernah lihat SPPG yang dibangun Pondok Pesantren Persis. Bagus sekali, investasinya sekitar Rp3 miliar. Kalau itu lewat APBN? Bisa-bisa tembus Rp6 miliar. Artinya, kita sudah hemat 50 persen lebih," katanya.
Artikel Terkait
Laba Bersih ITMG Anjlok 49% di Tengah Pelemahan Harga Batu Bara
Harga Emas Antam Stagnan di Rp 3,085 Juta per Gram Awal Maret
Salim Ivomas (SIMP) Catat Laba Bersih Rp2,07 Triliun, Tumbuh 33% di 2025
Proyek Giant Sea Wall Butuh Dana Hingga 100 Miliar Dolar AS