BGN Klarifikasi Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG: Skema Efisien, Risiko Ditanggung Mitra

JAKARTA – Isu tentang anggaran untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan. Menanggapi hal itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara. Mereka menegaskan, insentif sebesar Rp6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru merupakan langkah strategis. Tujuannya? Mencegah pemborosan anggaran negara.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, dengan tegas membantah jika kebijakan ini dianggap boros. Menurutnya, skema yang dijalankan justru efisien dan memindahkan hampir semua risiko dari negara ke pihak mitra.

"Prinsipnya sederhana," ujar Dadan di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

"Uang Rp6 juta per hari itu bukan dana pembangunan fisik dari APBN. Itu adalah pembayaran atas layanan SPPG yang sudah berjalan. Soal pembangunan gedung dan segala infrastrukturnya, itu ditanggung sepenuhnya oleh mitra dengan investasi mereka sendiri."

Dia melanjutkan, semua risiko operasional mulai dari kerusakan hingga bencana alam juga berada di pundak mitra. Dadan memberi contoh nyata.

"Ambil kasus di Aceh. Ada SPPG yang rusak kena banjir. Nah, yang rugi dan wajib membangun kembali itu mitranya, bukan BGN. Kita tidak keluar biaya sepeser pun untuk perbaikan. Makanya, skema ini saya nilai sangat efisien. Risiko sepenuhnya kita pindahkan ke mitra," jelasnya.

Di sisi lain, pembangunan oleh mitra dinilai jauh lebih cepat dan minim mark-up. Dadan yakin, jika proyek serupa dikerjakan dengan mekanisme APBN biasa, harganya bisa membengkak dua kali lipat.

"Saya pernah lihat SPPG yang dibangun Pondok Pesantren Persis. Bagus sekali, investasinya sekitar Rp3 miliar. Kalau itu lewat APBN? Bisa-bisa tembus Rp6 miliar. Artinya, kita sudah hemat 50 persen lebih," katanya.

Kecepatan waktu juga jadi poin penting. Lewat kemitraan, bangunan representatif bisa selesai hanya dalam dua bulan. Bandingkan dengan prosedur APBN yang berbelit.

"Prosesnya panjang. Tunjuk konsultan dulu, bisa berbulan-bulan. Minta izin pakai tanah ke pemda, geser-geser lokasi, minta persetujuan lagi ke Kemenkeu. Belum tender lagi yang makan waktu 45 hari. Sementara mitra kita, dalam 45 hari itu, bangunannya sudah jadi," ucap Dadan membandingkan.

Hingga kini, BGN tercatat telah mengoperasikan 24.122 SPPG. Semuanya dibangun lewat skema kemitraan, dengan rata-rata tambahan 50 unit baru per hari. Capaian ini, bagi BGN, adalah bukti nyata bahwa pendekatan mereka berhasil menciptakan percepatan tanpa mengorbankan efisiensi dan akuntabilitas.

Sementara itu, terkait program MBG itu sendiri, BGN juga memberikan klarifikasi soal alokasi dananya.

"Untuk transparansi, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per 12 hari pelaksanaan MBG," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati.

Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang keliru beredar sebelumnya. Khairul menekankan, penyaluran dana dilakukan langsung ke SPPG, tidak lewat pemerintah daerah. Mekanisme seperti ini, katanya, punya efek berganda.

"Dana ini menggerakkan ekonomi lokal secara merata. Juga memberi kepastian pasar buat produk lokal yang dipakai di MBG. Dampaknya positif ke sektor produksi, bahkan turut mendongkrak Nilai Tukar Petani yang sekarang rata-ratanya mencapai 125," paparnya.

Pada akhirnya, BGN menegaskan komitmennya untuk transparan. Klarifikasi ini diberikan semata-mata agar publik mendapat informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.