Stok Beras Pemerintah Tembus 3,36 Juta Ton, Bapanas: Tak Perlu Impor

Per tanggal 12 Januari lalu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat menggiurkan: 3,36 juta ton. Angka ini diungkapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kalau dirinci, sebagian besarnya sekitar 3,23 juta ton dialokasikan untuk cadangan beras nasional. Sementara itu, untuk kebutuhan komersial disiapkan kurang lebih 129 ribu ton.

Menurut Rachmi Widiriani, Direktur Distribusi Pangan Bapanas, posisi cadangan sebesar itu cukup untuk memberi rasa aman. Ia memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi terkendali.

“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,”

Ujar Rachmi dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Di sisi lain, ia juga membeberkan progres penyaluran bantuan pangan. Hingga tengah malam 12 Januari, bantuan beras dan minyak goreng untuk periode Oktober–November 2025 sudah menjangkau 17,67 juta penerima. Itu setara dengan 96,71% dari total sasaran.

Secara volume, realisasinya tak main-main: sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng telah sampai ke tangan yang membutuhkan. Rachmi mengakui masih ada sisa pagu yang harus diselesaikan. “Penyalurannya akan kami percepat,” katanya, terutama untuk daerah-daerah yang aksesnya sulit atau punya tantangan geografis.

Meski stok nasional terlihat kuat, bukan berarti harga di pasar otomatis stabil. Rachmi mengingatkan, harga tetap bisa berubah-ubah. Faktor distribusi, permintaan musiman, dan kondisi lokal di sejumlah wilayah masih punya pengaruh besar.

“Swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,”

Jelasnya lagi.

Sebagai lapisan pengaman tambahan, Bapanas mencatat sebagian besar pemerintah daerah sudah punya Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Stok di level daerah ini diharapkan bisa menjadi penyangga pertama saat ada gejolak harga atau kondisi darurat lokal terjadi.

Jadi, secara garis besar, situasinya cukup positif. Tapi, seperti biasa, tantangan riilnya tetap ada di lapangan: mendistribusikan semua stok itu dengan lancar dan merata.