Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara. Topiknya? Keluhan yang ramai dari masyarakat soal susahnya aktivasi akun Coretax secara mandiri. Ya, dia mengakui, proses yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak itu memang masih bermasalah.
Bahkan, Purbaya sendiri sempat kena omel langsung gara-gara hal ini. "Iya, saya pernah dapat," ujarnya. Menurutnya, keluhan itu muncul karena prosedurnya terasa rumit dan berbelit jika tidak dibantu petugas.
Namun begitu, ceritanya jadi lain kalau aktivasi dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di sana, semuanya berjalan lebih mulus. Wajib pajak akan didampingi langsung oleh petugas, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan jarang ada kendala.
"Sepertinya mesti dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masukin nya tuh," kata Purbaya.
Dia menambahkan, "Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan berdatangan tuh banyak, KPP pajak itu dibantu masuk semua tuh cepat."
Lalu, bagaimana soal pengelolaan sistem Coretax ini? Purbaya memastikan, kendali penuh sudah di tangan Kementerian Keuangan sejak pertengahan Desember tahun lalu. Meski begitu, pihak pengembang sebelumnya konon masih bersedia memberikan masa garansi.
"Sudah enggak (LG) pertengahan Desember. Tapi katanya mereka masih mau ngasih garansi sampai bulan Maret tahun depan," jelasnya.
Di sisi lain, angka aktivasi justru menunjukkan tren yang cukup positif. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2025 pukul 16.20 WIB mencatat, akun wajib pajak yang sudah aktif menembus lebih dari 11 juta.
Tepatnya, 11.034.775 akun. Rinciannya, mayoritas atau 10,1 juta lebih berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara Wajib Pajak Badan menyumbang sekitar 814 ribu akun, dan instansi pemerintah sekitar 88 ribu. Selain itu, tercatat 221 pelaku perdagangan online (PMSE) juga sudah terdaftar di sistem Coretax.
Jadi, di balik keluhan yang masih ada, ternyata angka partisipasinya terus merangkak naik. Tantangannya sekarang adalah bagaimana membuat petunjuk mandiri itu lebih mudah dipahami oleh semua orang.
Artikel Terkait
S&P DJI Lanjutkan Rebalancing Indeks di Indonesia, Pantau Perkembangan Regulasi BEI
S&P Dow Jones Tetap Lanjutkan Rebalancing Indeks di Indonesia Meski Kompetitor Tunda
S&P Tetap Lanjutkan Rebalance Indeks Indonesia di Tengah Keraguan Pesaing
S&P DJI Tegaskan Rebalance Indeks Indonesia Tetap Berjalan Maret 2026