Sumsel Unggul Belanja, Meski Penerimaan Masih Tertinggal

Dalam rapat koordinasi itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Intinya, pemerintah daerah harus memaksimalkan realisasi belanja, kalau bisa mendekati 100 persen. Alasannya jelas: belanja daerah dianggap sebagai penggerak utama roda ekonomi nasional.

Kemendagri juga membeberkan struktur APBN 2025. Total belanjanya mencapai Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah sebesar itu, alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa mengambil porsi Rp919,9 triliun. Sementara belanja untuk kementerian dan lembaga pusat menyerap bagian terbesar, yakni Rp2.701,4 triliun.

Sebagai bentuk penyemangat, Kemendagri berencana memberi insentif dan penghargaan kepada 200 pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Menatap tahun depan, pagu yang disiapkan mencapai Rp7,8 triliun. Di dalamnya, sudah termasuk alokasi insentif daerah senilai Rp1 triliun.

Lalu, bagaimana rencana Sumsel ke depan? Gubernur Herman Deru menegaskan, meski ada kebijakan efisiensi dan penyesuaian dana transfer dari pusat, fokus pada pembangunan infrastruktur tak akan bergeser. Itu tetap prioritas utama.

“Belanja pegawai tetap aman, dan fokus utama kita tetap infrastruktur karena berdampak langsung pada konektivitas dan ekonomi masyarakat,”

pungkasnya. Tampaknya, bagi Deru, membangun jalan dan jembatan adalah investasi nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan warganya.