Kejagung Suntik Rp 4,2 Triliun Hasil Korupsi ke APBN, Defisit Ditekan

Rabu (24/12) pagi, Kejaksaan Agung menyerahkan dana segar yang tak main-main ke negara: Rp 4,2 triliun. Uang sebesar itu, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa jadi penolong buat menutup defisit APBN.

“Ini bisa juga dipakai ngurangin defisit, atau kita pakai nanti tabungan untuk dibelanjakan tahun depan,” ujar Purbaya usai menerima penyerahan dana di Kejagung.

Ia melanjutkan, “Tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa.”

Dana tersebut, yang berasal dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan impor gula, akan masuk sebagai PNBP. Artinya, pendapatan negara bertambah. Purbaya terlihat optimis. Dengan tambahan ini, target defisit APBN di bawah 3 persen baik tahun ini maupun tahun depan jadi lebih mudah dicapai.

“Tabungan tambahan ini artinya saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3 persen,” jelasnya. “Mungkin, ya nggak jauh yang kita gaungkan kemarin-kemarin.”

Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi rincian lebih lengkap. Ternyata, total uang yang diserahkan hari itu lebih besar lagi, mencapai Rp 6,6 triliun.

Selain Rp 4,2 triliun dari kasus korupsi, ada komponen lain sebesar Rp 2,3 triliun. Nilai itu berasal dari penagihan denda administratif sektor kehutanan yang dilakukan Satgas PKH.

“Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp 2.344.965.750 yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel,” papar Burhanuddin.

Lalu, ia merinci sumber dana yang lebih besar. “Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai Rp 4.280.328.440.469,74 yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula.”

Jadi, ada dua aliran dana yang menyatu hari itu. Satu dari penegakan hukum atas korupsi, satunya lagi dari penertiban administratif di sektor sumber daya alam. Gabungannya, angka triliunan itu kini siap dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat posisi anggaran.