DJP Sumut Bekukan Rekening 107 Wajib Pajak, Tunggakan Capai Rp33,9 Miliar

ujar Rundy dalam keterangannya, Jumat (5/12) lalu.

Sebelum uang di rekening itu dibekukan, sebenarnya sudah ada serangkaian peringatan. Mulai dari Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, sampai terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Intinya, mereka dianggap sudah diberi cukup kesempatan.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 27 PMK itu, DJP memang punya hak untuk meminta bank memblokir dana sebesar utang pajak plus biaya penagihannya. Tindakan ini, tegas Rundy, menunjukkan keseriusan mereka dalam mengamankan penerimaan negara. Sekaligus tentu saja, sebagai pesan tegas untuk meningkatkan kepatuhan.

Nah, bagi yang rekeningnya sudah terblokir, masih ada jalan keluar. DJP mengimbau untuk segera menghubungi KPP terdaftar dan melunasi semua tunggakan. Begitu kewajiban itu diselesaikan sesuai aturan di PMK-61, rekening bisa dibuka kembali.

DJP sendiri menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan adil. Mereka berharap aksi tebas ini bisa bikin para wajib pajak melek. Bahwa memenuhi kewajiban perpajakan itu penting, bukan cuma untuk menghindari sanksi, tapi juga buat menyokong pembangunan dan layanan publik yang kita nikmati bersama.