Pemerintah Godok Insentif Baru untuk Mobil Hybrid, Respons Atas Kesenjangan Pajak

"Ya kalau BEV pasti konsumen di kota karena perlu SPKLU. Untuk hybrid perlu lebih banyak sosialisasi ke daerah terutama luar Jawa, banyak yang belum tahu hybrid," katanya.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai kendaraan hybrid seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari sisi kebijakan fiskal.

"Jika fokus kita pada emisi tentunya hybrid perlu diperhitungkan, bukan hanya BEV. BEV memang tidak menyumbang emisi, sedangkan hybrid mengurangi emisi, pada saat yang sama juga mengurangi pemakaian BBM. Sudah sepatutnya pajaknya dikurangi. Jika hal ini terjadi tentu market hybrid akan meningkat," sebut Bebin.

Ia menambahkan, potensi pertumbuhan kendaraan hybrid akan sangat bergantung pada besarnya insentif pajak dan kecepatan produsen menghadirkan model-model baru.

"Besarnya peningkatan tergantung berapa besar potongan pajak dan kecepatan pabrik menyerahkan model-model terbaru karena konsumen kita selalu menginginkan model-model terbaru dalam waktu sesingkat-singkatnya," ungkap Bebin.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa sektor otomotif memiliki efek berganda yang tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja. Karena itulah Kemenperin akan mengusulkan insentif untuk sektor ini.

"Kemenperin sekarang dalam proses merumuskan usulan yang akan diajukan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian. Kami sedang menggodok kebijakan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif yang akan kami ajukan untuk kebijakan fiskal 2026," kata Menperin.

Fokus utama dari usulan insentif ini adalah perlindungan tenaga kerja dari PHK dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor otomotif, sekaligus menjaga keberlanjutan investasi industri otomotif di Indonesia.

"Harapan kami, sektor otomotif mendapat perhatian khusus, sehingga ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada dan menciptakan lapangan kerja baru. Paling tidak, melalui kebijakan fiskal 2026, sektor otomotif bisa tumbuh jauh lebih cepat, berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Menperin.

Dengan penurunan penjualan domestik sebesar 10,6 persen per Oktober 2025, kebijakan insentif yang tepat memang sangat dinantikan. Perluasan insentif ke mobil bermesin pembakaran internal juga patut dipertimbangkan, mengingat jenis kendaraan ini masih mendominasi penjualan mobil domestik. Semuanya kembali pada bagaimana pemerintah menciptakan kebijakan yang adil dan berimbang.