Inflasi Oktober 2025 Capai 2,86%, Tertinggi Sejak April 2024

Tingkat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tercatat naik menjadi 2,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari posisi 2,65 persen pada bulan September. Kenaikan inflasi bulanan ini menjadi yang tertinggi sejak April 2024, didorong oleh peningkatan permintaan konsumen serta kenaikan harga pangan dan transportasi.

Inflasi Masih Dalam Target Bank Indonesia

Meski mengalami kenaikan, angka inflasi ini masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5-3,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga secara keseluruhan masih terkendali. Angka inflasi Oktober 2025 sedikit melampaui perkiraan Samuel Sekuritas yang sebesar 2,8 persen, mengindikasikan adanya kejutan kecil ke arah kenaikan.

Pergerakan Inflasi Bulanan dan Komponen Penyumbang

Secara bulanan (month-to-month/mtm), indeks harga konsumen meningkat 0,28 persen, naik dari 0,21 persen pada September dan menjadi laju tercepat sejak Juli. Kenaikan ini terutama bersumber dari kelompok pangan dan transportasi, dua komponen dengan bobot besar dalam pengeluaran rumah tangga.

Inflasi Inti Mencerminkan Permintaan Domestik

Sementara itu, inflasi inti yang mengecualikan harga pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah naik menjadi 2,36 persen dari 2,19 persen pada bulan sebelumnya, mencatat level tertinggi dalam empat bulan terakhir. Kenaikan inflasi inti ini mencerminkan membaiknya permintaan domestik dan penguatan bertahap di pasar tenaga kerja.

Dampak terhadap Pasar Keuangan dan Kebijakan Moneter

Dari sisi pasar keuangan, prospek inflasi yang masih terkendali memberikan sentimen positif bagi pasar obligasi dan nilai tukar rupiah. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif, dengan fokus pada stabilitas dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi Inflasi dan Faktor Pendukung

Samuel Sekuritas memperkirakan inflasi akan bertahan di kisaran tengah target BI hingga akhir 2025. Dukungan datang dari stabilitas nilai tukar, pertumbuhan upah yang moderat, serta upaya pemerintah dalam menjaga harga komoditas utama seperti beras dan BBM. Meski demikian, analis menyoroti risiko inflasi impor, terutama dari kenaikan harga energi dan pangan global, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan imbal hasil obligasi pemerintah.