Menteri LH Cabut Sanksi KSO di Puncak, DPR Soroti Manfaatnya untuk Masyarakat

Para pengusaha KSO diimbau segera menyampaikan laporan mengenai penataan lingkungan yang telah dijalankan, sementara PTPN diminta memperbaiki aspek perizinan. Langkah-langkah ini menjadi dasar pertimbangan pencabutan sanksi administratif dalam waktu dekat.

Apresiasi dari DPR dan Masyarakat

Anggota DPR RI Mulyadi memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat Menteri LH. "Saya mengapresiasi aksi cepat KLH yang akan memberikan kepastian pencabutan sanksi sebelum akhir bulan ini. Ini langkah nyata pemerintah yang berpihak kepada rakyat," ujar Mulyadi.

Ketua Masyarakat Adat Puncak (MAP), Chaidir Rusly atau Mang Iding, menyambut baik keputusan ini sebagai momentum penting. "Kita perlu menjaga kelestarian alam Puncak sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat," tegasnya.

Komitmen Ekowisata Berkelanjutan di Puncak Bogor

Kebijakan ini memperkuat posisi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang mendukung investasi sekaligus menjaga lingkungan. Melalui pendekatan kolaboratif, KLH bertekad menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai contoh penerapan ekowisata berkelanjutan yang produktif dan ramah lingkungan.