DPR Dorong Trase Bypass Bukittinggi Jadi Solusi Jalan Tol Sumbar

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pemanfaatan trase Bypass Bukittinggi sebagai solusi atas pro-kontra pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Trase yang telah direncanakan sejak lama itu dinilai dapat menjawab aspirasi masyarakat sekaligus mempercepat realisasi proyek.

Usulan ini disampaikan Andre saat meninjau penyelesaian Jembatan Gantung Koto Rawang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (20/8/2026). Ia mengatakan pemerintah mendengar masukan dari berbagai pihak yang mendukung maupun menolak rencana tol.

"Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari alternatif terbaik bagaimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi harapan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," kata Andre, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Andre, trase bypass tersebut sebenarnya sudah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tetapi belum ada pembebasan lahan maupun pembangunan fisik selama puluhan tahun. Dengan skema ini, exit tol Bukittinggi nantinya akan memanfaatkan trase yang sudah ada.

"Kami ada solusi, karena trase itu sudah ada. Nanti tol ini akan kita dorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada," ujarnya.

Pemerintah pusat bersama Hutama Karya akan didorong membantu pembebasan lahan pada trase tersebut. Bahkan, ada rencana membangun jalan sekitar 6 kilometer yang sekaligus berfungsi sebagai akses keluar tol.

"Untuk membebaskan lahan bypass yang sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu nanti akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. Kita akan bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu," katanya.

Dengan begitu, pembangunan tol dan bypass dapat berjalan bersamaan. Bypass yang selama ini hanya menjadi rencana dapat diwujudkan sekaligus menjadi bagian dari akses tol. "Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tegasnya.

Keberadaan bypass juga diharapkan menjadi alternatif mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk kawasan Padang Luar. Jika flyover Padang Luar tidak dibangun, bypass bisa menjadi solusi pengalihan arus kendaraan.

"Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, kalau bypass ini bisa kita bangun, karena trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai," ujarnya.

Untuk mematangkan rencana, akan digelar pembahasan pada 8 September 2026. Pertemuan itu rencananya melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Kami berencana tanggal 8 September akan mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran untuk membahas trase bypass yang sudah ada ini," katanya.

Andre menyebut solusi tersebut komprehensif karena dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, mulai dari pembangunan tol, pembukaan akses bypass, hingga alternatif penanganan kemacetan.

"Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, yang kedua bypass yang selama ini menjadi angan-angan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer," ujarnya.

Dia berharap rencana tersebut mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam. Andre optimistis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat.

"Kita masih berkeyakinan tahun ini prosesnya masih bisa dimulai. Kita tentu berharap akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun," ujarnya.

Andre menegaskan dirinya bersama Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya akan terus berkomunikasi serta melakukan sosialisasi untuk mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.

"Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan melihat berbagai alternatif solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada yang saya rasa sangat komprehensif," katanya.

Pemanfaatan trase bypass juga menjadi alternatif untuk menghindari persoalan pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan infrastruktur. "Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada dana pembebasan lahan tol, itu yang kita akan pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tutup Andre.