Satgas PRR Dorong Percepatan Realisasi Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumatera

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga segera merealisasikan anggaran pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dinilai mendesak karena sisa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 hanya sekitar empat bulan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah harus segera diwujudkan menjadi program dan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Anggaran tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pengalokasian.

"Karena ini tambahan uang TKD, spesifik untuk menangani bencana, dikasih besar-besar oleh Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah telah menyiapkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

Tito meminta jajaran Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat pengawalan terhadap daerah dengan realisasi anggaran yang masih rendah. Evaluasi diperlukan untuk mengurai kendala administratif, teknis, maupun persoalan lain yang memperlambat pelaksanaan program.

Selain TKD, Satgas PRR mendorong kementerian dan lembaga mempercepat pelaksanaan anggaran tambahan belanja (ABT) yang telah disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Anggaran yang tersedia perlu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik agar manfaat pemulihan dapat dirasakan masyarakat.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini jelas nomor satu adalah perbaikan jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah turun anggaran karena infrastruktur ini paling ditunggu sekali," ujarnya.

Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp38,9 triliun melalui ABT tahun 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana Sumatera. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp37 triliun disebut telah dikeluarkan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses persetujuan dan pencairan.

Tito meminta para penanggung jawab program di kementerian dan lembaga memastikan anggaran yang telah tersedia segera dilaksanakan. Untuk anggaran yang masih berproses, koordinasi dengan Kementerian Keuangan perlu dipercepat agar pencairan tidak terlalu dekat dengan batas akhir tahun anggaran.

Satgas PRR juga akan terus memperkuat monitoring lapangan untuk memastikan anggaran TKD dan ABT mendukung kebutuhan riil masyarakat. Pengawalan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan baru yang belum masuk dalam program pemulihan dan mempercepat pencarian solusinya.