Indonesia memasuki babak baru dalam transisi energinya, di mana perbincangan tidak lagi berpusat pada target bauran energi atau penambahan kapasitas pembangkit terbarukan, melainkan pada bagaimana mewujudkan target tersebut menjadi sistem kelistrikan yang andal, terjangkau, dan berdaya saing. Pergeseran fokus ini mengemuka dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 yang digelar bersamaan dengan IndoSolar 2026 di Jakarta pada 19-20 Agustus 2026. Tema hari pertama, "From Targets to Action: Delivering Indonesia's Energy Transition", mencerminkan kebutuhan untuk menjawab persoalan implementasi: akses jaringan, kesiapan sistem, regulasi, pembiayaan, dan kemampuan konsumen memperoleh energi rendah karbon.
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 telah menetapkan arah yang lebih hijau dengan penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun. Dari jumlah tersebut, 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi. Tenaga surya mendapat porsi terbesar, yaitu 17,1 GW, disusul hidro 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, dan bioenergi 0,9 GW. Jika digabungkan, EBT dan penyimpanan energi mencapai sekitar 76 persen dari total tambahan kapasitas yang direncanakan.
Namun, angka 76 persen tidak berarti bahwa 76 persen listrik Indonesia pada 2034 akan berasal dari energi terbarukan. Kapasitas terpasang berbeda dengan energi yang benar-benar dihasilkan. PLTS hanya berproduksi saat ada sinar matahari, dan pembangkit angin bergantung pada kondisi angin. Semakin besar porsi sumber yang intermiten ini, semakin besar kebutuhan akan penyimpanan energi, pembangkit fleksibel, interkoneksi, prakiraan produksi yang akurat, serta jaringan yang mampu mengelola fluktuasi pasokan. Keberhasilan transisi energi tidak diukur dari kapasitas di atas kertas, melainkan dari kemampuan sistem menyediakan listrik bersih secara andal dan berkelanjutan.
Energi Tersedia, tetapi Jauh dari Konsumen
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, tetapi sumber daya tersebut tidak tersebar merata. Potensi hidro mengikuti sungai dan topografi, panas bumi mengikuti kondisi geologi, sementara PLTS dan angin skala besar membutuhkan lahan dan kondisi sumber daya yang sesuai. Pusat konsumsi listrik dan kawasan industri utama masih terkonsentrasi di Jawa dan beberapa koridor ekonomi. Sementara itu, permintaan akan listrik rendah karbon semakin nyata, terutama dari perusahaan multinasional yang membawa target dekarbonisasi ke rantai pasoknya. Industri elektronik, otomotif, baterai, pusat data, dan manufaktur berorientasi ekspor semakin mempertimbangkan ketersediaan listrik hijau dalam keputusan investasi.
Persoalan Indonesia menjadi khas: sumber energi terbarukan tersedia dan permintaan industri mulai tumbuh, tetapi keduanya tidak selalu berada di lokasi yang sama. Potensi energi yang besar di suatu wilayah belum memiliki nilai ekonomi penuh jika pusat konsumsinya berjarak ratusan kilometer. Tantangan transisi energi pun bergeser dari sekadar menghasilkan listrik hijau menjadi bagaimana membawanya ke tempat yang membutuhkan.
Transmisi: Infrastruktur Industrialisasi
RUPTL 2025-2034 telah merespons kebutuhan ini dengan merencanakan pembangunan 47.758 kilometer sirkuit jaringan transmisi baru dan penambahan kapasitas gardu induk sekitar 107.950 MVA. PLN sendiri mengidentifikasi ketidaksesuaian antara lokasi sumber EBT dan pusat permintaan sebagai salah satu tantangan utama. Skala pembangunan transmisi ini menunjukkan bahwa transisi energi Indonesia pada dasarnya adalah proyek konektivitas energi yang sangat besar.
Selama ini transmisi dipandang sebagai infrastruktur teknis semata. Padahal, dalam ekonomi rendah karbon, transmisi memiliki peran strategis, seperti jalan tol yang menghubungkan produksi dengan pasar atau pelabuhan yang menghubungkan industri dengan perdagangan dunia. Tanpa jaringan yang memadai, penambahan pembangkit EBT berisiko menghadapi keterbatasan penyaluran. Sebaliknya, jaringan yang kuat memungkinkan sumber energi dari berbagai wilayah saling menopang, meningkatkan fleksibilitas sistem, dan membuka peluang proyek EBT yang sebelumnya terhambat jarak. Pembangunan transmisi tidak hanya konsekuensi dari penambahan pembangkit, tetapi juga prasyarat untuk membuka potensi pembangkit baru.
Di sinilah peran PLN menjadi semakin penting. Transisi energi tidak membutuhkan PLN yang lebih kecil, melainkan PLN yang semakin kuat dalam mengelola sistem kelistrikan yang lebih kompleks. Besarnya kebutuhan investasi menuntut keterlibatan swasta dalam modal, teknologi, dan pengembangan proyek. Industri berada di sisi permintaan dan membutuhkan kepastian pasokan dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Ketiganya tidak perlu bersaing, tetapi dapat saling melengkapi: PLN menjaga keandalan sistem, swasta membawa investasi dan teknologi, dan industri menyediakan permintaan yang memberi kepastian bagi investasi jangka panjang. Pemerintah berperan membangun kerangka regulasi dan pembiayaan yang sehat.
Akses Energi Hijau tanpa Mengganggu Sistem
Perdebatan mengenai Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT), yang sering dikaitkan dengan mekanisme power wheeling, kerap berkutat pada siapa yang boleh menggunakan jaringan dan siapa yang kehilangan pasar. Padahal, kebutuhan industri lebih praktis: perusahaan dengan target dekarbonisasi membutuhkan mekanisme kredibel untuk memperoleh listrik rendah karbon, tanpa mengganggu keandalan sistem dan tanpa membebani konsumen lain secara tidak proporsional. PBJT dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi bukan satu-satunya. Renewable Energy Certificate (REC), tarif listrik hijau, pembangkit untuk kebutuhan sendiri, pasokan khusus, kontrak jangka panjang, dan bentuk pengadaan lain dapat disesuaikan dengan karakter sistem dan kebutuhan konsumen.
Permintaan industri terhadap energi hijau justru dapat menjadi solusi atas persoalan investasi. Konsumen industri yang bersedia membuat komitmen pembelian jangka panjang memberikan kepastian permintaan bagi pengembang dan lembaga pembiayaan. Dengan desain regulasi yang tepat, kebutuhan industri tidak menjadi beban tambahan, melainkan dapat menciptakan pasar yang mempercepat investasi energi terbarukan.
Elektrifikasi Belum Tentu Dekarbonisasi
Dorongan elektrifikasi, seperti kendaraan listrik dan peralihan industri dari bahan bakar langsung ke listrik, perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Elektrifikasi memang positif karena listrik dapat dibuat semakin bersih seiring perubahan sumber pembangkitannya. Namun, elektrifikasi tidak otomatis berarti dekarbonisasi. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi dari knalpot, tetapi energi untuk mengisi baterai berasal dari sistem kelistrikan. Pabrik yang mengganti boiler fosil dengan boiler listrik juga belum otomatis rendah karbon jika kebutuhan listrik tambahan masih dipenuhi pembangkit berintensitas emisi tinggi. Karena itu, peningkatan konsumsi listrik harus berjalan beriringan dengan penurunan intensitas karbon sistem kelistrikan.
Batu Bara dan Biaya Ekonomi Transisi
Realitas lain adalah batu bara. Data Kementerian ESDM menunjukkan batu bara masih menyumbang sekitar 40 persen pasokan energi primer nasional, dan PLTU tetap berperan besar dalam penyediaan listrik. Indonesia juga merupakan salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar dunia. Di balik batu bara terdapat investasi besar, kontrak jangka panjang, penerimaan negara dan daerah, pekerja, serta kegiatan ekonomi di wilayah penghasil. Mengabaikan kenyataan ini dapat menyebabkan transisi yang tidak adil atau menimbulkan persoalan baru.
Keberhasilan transisi tidak cukup diukur dari seberapa cepat kapasitas batu bara dihentikan. Perhitungan yang lebih lengkap harus mencakup kesiapan kapasitas pengganti, ketersediaan jaringan, kebutuhan penyimpanan energi, dampak terhadap tarif listrik, dan nasib pekerja serta daerah penghasil batu bara. Pengurangan peran PLTU perlu berjalan seiring kesiapan sistem penggantinya. Kapasitas rendah karbon harus dibangun dan dihubungkan terlebih dahulu, penyimpanan energi dan fleksibilitas sistem diperkuat, baru kemudian peran pembangkit beremisi tinggi dikurangi secara bertahap. Pendekatan ini bukan untuk mempertahankan batu bara, melainkan untuk memastikan proses transisi tidak menciptakan krisis pasokan atau kenaikan biaya yang terlalu tinggi.
Transformasi ekonomi di daerah penghasil batu bara juga harus dimulai lebih awal. Diversifikasi ekonomi, investasi baru, dan peningkatan keterampilan pekerja adalah bagian penting dari transisi. Transisi yang adil tidak hanya berbicara tentang siapa yang menikmati energi bersih, tetapi juga siapa yang menanggung biaya perubahan struktur ekonomi.
Harga Pembangkit Bukan Biaya Total
Penurunan biaya PLTS dan baterai dalam satu dekade terakhir telah mengubah keekonomian energi terbarukan. Namun, biaya menghasilkan listrik di pembangkit berbeda dengan biaya menyediakan listrik andal 24 jam. Semakin besar porsi tenaga surya dan angin, semakin besar kebutuhan jaringan, gardu induk, penyimpanan energi, cadangan daya, sistem kendali, dan digitalisasi. Seluruhnya adalah biaya sistem yang tidak terlihat jika hanya membandingkan harga listrik di tingkat pembangkit.
Bagi industri, perbedaan ini sangat nyata. Pabrik tidak hanya membutuhkan listrik murah saat tengah hari ketika PLTS berproduksi tinggi, tetapi juga harus beroperasi pada malam hari, saat cuaca berubah, dan saat terjadi gangguan. Ukuran keekonomian transisi yang relevan adalah biaya keseluruhan untuk menghadirkan listrik rendah karbon dengan kualitas dan kontinuitas yang dibutuhkan proses produksi. Daya saing juga harus diperhitungkan karena produk Indonesia bersaing dengan produk dari Vietnam, Thailand, Malaysia, China, dan India. Jika biaya dekarbonisasi membuat produksi pindah ke negara dengan energi lebih kotor, emisi global tidak turun, hanya berpindah tempat. Menjaga daya saing bukan berarti mengurangi ambisi lingkungan, melainkan memastikan ekonomi tetap tumbuh sehingga investasi transisi dapat terus dibiayai.
Transisi Energi sebagai Strategi Industrialisasi
Ukuran keberhasilan transisi dapat dirumuskan sederhana: listrik rendah karbon harus tersedia andal, harganya kompetitif, mekanisme aksesnya mudah, dan sumbernya dapat dibuktikan kepada konsumen dan rantai pasok global. Jika kondisi ini terpenuhi, energi hijau dapat menjadi keunggulan baru bagi Indonesia. Investor global semakin mempertimbangkan jejak karbon dalam menentukan lokasi produksi. Dalam beberapa tahun, kualitas dan sumber energi di kawasan industri dapat menjadi faktor keputusan investasi yang sama pentingnya dengan harga tanah, logistik, tenaga kerja, dan insentif fiskal.
Pada titik ini, transisi energi tidak lagi berdiri sebagai agenda lingkungan yang terpisah dari agenda ekonomi. Pembangunan PLTS, hidro, panas bumi, angin, penyimpanan energi, dan transmisi menjadi bagian dari strategi industrialisasi. Energi rendah karbon yang andal dan kompetitif dapat mempertahankan industri berorientasi ekspor sekaligus menarik investasi baru yang sensitif terhadap jejak karbon.
RUPTL 2025-2034 telah memberikan arah yang lebih hijau, tetapi pekerjaan besar masih menanti. Kapasitas pembangkit baru harus dibangun, jaringan harus berkembang, investasi swasta perlu diperbesar, kesehatan PLN dan keandalan sistem harus terjaga, elektrifikasi perlu dipercepat, dan ketergantungan pada batu bara harus dikurangi dengan urutan yang tepat. Indonesia tidak perlu memilih antara menjadi lebih hijau atau menjadi negara industri; tantangannya adalah menjadikan keduanya saling memperkuat. Transisi energi akan memiliki fondasi ekonomi yang kuat jika mampu menghasilkan sistem listrik yang bersih sekaligus menopang investasi, lapangan kerja, ekspor, dan pertumbuhan industri.
Ukuran yang lebih relevan untuk dekade berikutnya bukan hanya seberapa ambisius target transisi, tetapi seberapa jauh transisi tersebut dapat dilaksanakan tanpa kehilangan keandalan, keterjangkauan, dan daya saing industri. Transisi yang berhasil adalah yang semakin hijau sekaligus tetap layak bagi industri Indonesia.
Didik Prasetiyono, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI)