Pemerintah memastikan pembangunan kembali kawasan Gunung Nago, Kota Padang, yang rusak parah akibat bencana galodo pada November 2025, segera dimulai. Anggaran sebesar Rp175 miliar telah disiapkan untuk penanganan permanen kawasan tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau lokasi pada Jumat (21/8) bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, dan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeini Isa. Dalam kunjungan itu, Andre berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga yang selama ini menanti kepastian perbaikan.
Andre menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kekhawatiran warga. Proses lelang pekerjaan telah disiapkan dan ditargetkan pemenangnya diumumkan pada Oktober 2026, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai bulan berikutnya.
"Jadi, hari ini kita menjawab pertanyaan masyarakat kapan Gunung Nago akan diperbaiki. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Kementerian PU sudah menyiapkan lelang. InsyaAllah Oktober 2026 sudah ada pemenangnya dan November 2026 mulai dikerjakan," kata Andre didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat dan Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya.
Penanganan permanen Gunung Nago tidak hanya memperbaiki satu infrastruktur, melainkan mencakup pembangunan check dam atau sabo dam, perbaikan irigasi, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, serta penguatan tebing di kiri dan kanan aliran sungai. "Total proyeknya Rp175 miliar dan dikerjakan selama 24 bulan atau dua tahun," ujarnya.
Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menjelaskan, Gunung Nago merupakan salah satu dari 25 titik yang masuk dalam program penanganan permanen pascabencana di Sumatera Barat. Sebelumnya, BWS telah melakukan penanganan tanggap darurat di 43 titik yang ditargetkan tuntas pada September 2026.
Untuk penanganan permanen, kata Reski, BWS kini memasuki tahap persiapan lelang. Pekerjaan akan diarahkan terutama untuk menangani persoalan di bagian hulu, termasuk pembangunan bangunan pengendali sedimen atau sabo dam, sekaligus menangani irigasi dan jembatan.
"Ini sudah fase persiapan untuk penanganan secara permanen. InsyaAllah bulan September ini mulai proses lelang, Oktober kita terkontrak," kata Reski.
Penanganan permanen tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan pemerintah untuk sejumlah titik di Sumatera Barat. Untuk kawasan Gunung Nago, selain pengendalian sedimen, pekerjaan juga mencakup penanganan aliran sungai yang menjadi salah satu sumber kekhawatiran masyarakat.
Andre menilai percepatan penanganan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun kembali Sumatera Barat setelah bencana besar yang melanda daerah itu pada November 2025. Anggaran Rp175 miliar untuk Gunung Nago merupakan bagian dari total sekitar Rp19 triliun dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan pemerintah untuk Sumatera Barat. "Rp175 miliar ini bagian dari Rp19 triliun yang disiapkan pemerintah Presiden Prabowo untuk dana rehab-recon Provinsi Sumatera Barat," tegas Andre.
Ia juga membandingkan kecepatan penanganan bencana kali ini dengan bencana besar sebelumnya. Pada bencana 2012, penanganan permanen baru dilakukan pada 2017 atau membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Sementara bencana November 2025 disebut lima kali lebih besar dibandingkan bencana 2012, tetapi penanganan permanen sudah mulai dilakukan kurang dari setahun setelah bencana. "Bencana November 2025 ini lima kali lebih besar dibandingkan 2012. Tetapi penanganan permanennya Oktober 2026, dalam 11 bulan sudah bisa dilakukan," ujarnya.
Andre menekankan bahwa penanganan kawasan Gunung Nago juga harus memperhatikan persoalan di bagian hulu. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak akan cukup jika kawasan hulu tidak ikut dipulihkan. Karena itu, ia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang, termasuk Wali Kota Padang Fadly Amran, untuk melakukan penanaman kembali pohon di kawasan hulu. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kepala BP BUMN dan CEO Danantara Muliaman Hadad terkait pemanfaatan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN untuk mendukung program penghijauan tersebut.
"Saya sudah minta Pak Wali Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup meneliti berapa batang pohon yang dibutuhkan dan jenis pohonnya apa. Nanti kita siapkan anggaran untuk menanam pohon di hulu," kata Andre.
Bagi Andre, penanganan Gunung Nago harus dilakukan secara menyeluruh. Normalisasi sungai, pembangunan check dam, perbaikan irigasi dan jembatan harus berjalan bersamaan dengan penguatan tebing dan pemulihan kawasan hulu. "Jadi sungainya diperbaiki, dam-nya dipasang, irigasi kita dapat, tetapi yang di atas juga kita tanam kembali. Ini harus komprehensif," ujarnya.
Di tengah dialog, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran mereka setiap kali hujan deras turun. Warga berharap pekerjaan pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur segera dilakukan karena kondisi sungai masih menjadi sumber kecemasan. Andre menjawab langsung kekhawatiran tersebut dengan memastikan anggaran telah tersedia dan proses lelang sedang berjalan. Ia meminta masyarakat bersabar karena pekerjaan permanen akan dimulai November 2026. "Pemerintah Presiden Prabowo tidak tidur. Pemerintah berkomitmen bahwa Rp19 triliun yang kita siapkan akan digelontorkan secara bertahap," tegas Andre.