DPR Desak Kemenkeu Cairkan Anggaran Karhutla Kalimantan

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia menilai keterlambatan pencairan dana tersebut menghambat upaya pemadaman di lapangan.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," lanjutnya.

Ketua DPP PKB itu juga menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih terhadap seluruh pihak, baik yang sengaja maupun lalai hingga menyebabkan karhutla. Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak pada kesehatan masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, hingga menjadi sorotan Singapura akibat kabut asap lintas batas.

Ia prihatin melihat aktivitas sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk. Oleh karena itu, ia mendorong agar penanganan karhutla diserahkan penuh kepada satu lembaga saja.

"Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan. Cukup satu lembaga yang ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat," jelas Daniel.

Saat ditanya lembaga mana yang dinilai paling efektif untuk menangani kebakaran hutan, Daniel menyebut Kementerian Kehutanan. Ia juga meminta penanganan melalui jalur udara (water bombing) segera diintensifkan.