Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan akan memecat kader partainya yang takut menyebut nama Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno. Pernyataan tegas itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (17/8).
Dalam pidatonya, Megawati mengawali dengan bercerita tentang perjuangan keluarga Bung Karno selama 57 tahun untuk memperjuangkan pencabutan TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Menurutnya, pencabutan TAP tersebut menjadi bukti bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya.
"Peristiwa itu mengajarkan satu hal kepada saya: bahwa kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran itu pasti menang!" kata Megawati dengan penuh semangat.
Megawati kemudian mengingatkan para kader agar tidak pernah takut menyebut nama Bung Karno. Sebab, Bung Karno adalah bagian dari sejarah bangsa yang tak terpisahkan. Ia menegaskan sikapnya terhadap Bung Karno tidak semata-mata karena dirinya adalah putri Soekarno.
"Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya berbicara sebagai warga bangsa, saya berbicara sebagai warga negara Indonesia," ujarnya.
Menurut Megawati, Bung Karno merupakan bagian dari sejarah Indonesia dan dunia. Karena itu, sosok Bung Karno tidak seharusnya hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga Soekarno. "Bung Karno bukan hanya milik keluarganya, Bung Karno adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan dunia," kata dia.
Megawati juga menyinggung keberadaan patung dan nama Bung Karno di sejumlah negara. Ia bahkan akan menghadiri peresmian patung Bung Karno di Uzbekistan. "Di mana-mana patung beliau dibuat di luar negeri. Jalan Bung Karno, Jalan Soekarno. Nanti insya Allah bulan depan saya diminta ke Uzbekistan untuk meresmikan patung Bung Karno di sana," ujar Megawati.
Di akhir pidatonya, Megawati berpesan agar generasi berikutnya tidak mewariskan kebencian akibat perbedaan politik. Namun, ia menegaskan masyarakat juga tidak boleh mewariskan ketidakjujuran sejarah. "Jangan sampai perbedaan politik menghilangkan perikemanusiaan dan kemanusiaan itu sendiri. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan suara hati nurani," tegasnya.
Artikel Terkait
PDIP Alihkan Fokus ke Penanganan Bencana NTT
Megawati Ungkap Makna Teriakan Merdeka yang Sering Dianggap Remeh
Megawati Klaim Penggagas BPJS, Minta Pemerintah Pertahankan dan Tambah Anggaran
Megawati Ajak Masyarakat Doakan Korban Gempa NTT