Pemerintah Siapkan Pembiayaan Penuh untuk Penanganan Gempa NTT

Pemerintah memastikan kesiapan pendanaan untuk seluruh tahapan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi secara dinamis, mengikuti perkembangan penanganan darurat hingga pemulihan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Minggu (16/8/2026). Dalam sambungan telepon, ia menegaskan komitmennya kepada para anggota dewan yang hadir.

"Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT)," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/8/2026).

Pada tahap awal, penanggulangan bencana akan menggunakan anggaran siaga yang telah dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Purbaya menyebut dana tersebut masih mencukupi, meski sebagian mungkin telah terpakai.

"Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana PNBP," jelasnya.

Mekanisme pembiayaan bencana dirancang secara terukur, mulai dari fase tanggap darurat hingga rekonstruksi wilayah terdampak. Purbaya memastikan tidak akan ada kendala berarti karena pemerintah memiliki cadangan khusus untuk bencana.

"Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak," kata Purbaya.

Ia menjamin dana cadangan siap dicairkan sewaktu-waktu untuk merespons kebutuhan di lokasi bencana secara cepat. "Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by," tegasnya.

Eksekusi pembiayaan akan mempertimbangkan skala kebutuhan dan koordinasi lintas instansi. Untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak tercakup dalam skema BNPB, prosesnya akan disinergikan dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

"Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya," ujar Purbaya.

Dengan kepastian dukungan fiskal ini, pemerintah memastikan seluruh rangkaian penanganan bencana dan rehabilitasi masyarakat di NTT berjalan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, serta kementerian/lembaga terkait sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.