DPR Minta Penanganan Gempa NTT Satu Komando

Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI menegaskan pentingnya satu komando dalam masa tanggap darurat penanganan dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan agar tidak ada ego sektoral yang menghambat koordinasi antarinstansi.

"Kami minta ini semua ketika ada tanggap darurat, satu komando, tidak ada ego sektoral ya," ujar Cucun dalam rapat di Ruteng, Manggarai, NTT, Minggu (16/8).

Menurut Cucun, seluruh pihak harus berada di bawah komando Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, dengan koordinator Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. "Semua ada di komandonya Pak BNPB, koordinatornya ada di Pak Pratikno," sambungnya.

Cucun menegaskan bahwa pada masa tanggap darurat tidak ada komando lain. Baik TNI maupun Polri, semuanya harus tunduk pada satu komando sesuai undang-undang. "Tidak ada yang pegang komando lain-lain, mau TNI mau Polri, tetap komandonya penanganan darurat bencana satu komando sesuai UU. Tidak ada yang mengibarkan bendera masing-masing," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cucun mendengarkan langsung masukan dari berbagai pihak mengenai kondisi wilayah terdampak. Salah satu temuan yang mengemuka adalah 1 rumah sakit dan 19 puskesmas yang tidak dapat beroperasi akibat gempa. Namun, ia juga menyoroti bahwa sebagian fasilitas kesehatan tersebut sebenarnya sudah memerlukan revitalisasi bahkan sebelum gempa terjadi. Ia pun meminta Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti hal ini.

"Pak Wamenkes, tolong dicatat tadi usulannya. Tanpa gempa pun memang sudah harus diperbaiki rumah sakit. Kita harus revitalisasi. Nanti lebih jelas lagi kita di Jakarta," ucap Cucun.

Tim DPR tidak hanya turun ke Manggarai, tetapi juga akan menjangkau wilayah lain yang terdampak gempa. Dalam kesempatan yang sama, tim yang dipimpin Cucun ini juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk fokus merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. "Mudah-mudahan di Dikdasmen on going tahun berjalan ini masih ada yang kemarin di anggaran berjalan, masih ada 20 ribu lagi untuk revitalisasi," ujarnya.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi II Cindy Monica Salsabila, dan Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati. Selain itu, tampak hadir Menko PMK, Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai. Sejumlah pejabat lain seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Wakil Menteri Kesehatan turut mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.