Mekanisme AHWA Dinilai Lebih Sesuai untuk Pilih Ketua Umum PBNU

Wacana pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara langsung kembali mengemuka. Namun, mekanisme tersebut dinilai kurang sejalan dengan tradisi dan karakter organisasi keagamaan ini. Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menilai mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) lebih tepat digunakan.

Menurut Taufik, AHWA sejalan dengan tradisi syura (musyawarah) yang menjadi ciri khas NU. Ia menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari musyawarah dan hikmah para ulama, bukan dari kompetisi suara. "AHWA menjaga agar kepemimpinan NU ditentukan dengan pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8).

NU, lanjut Taufik, bukan partai politik yang menjadikan kompetisi elektoral sebagai mekanisme utama dalam menentukan kepemimpinan. Organisasi yang lahir dari rahim pesantren ini berpegang pada tradisi keilmuan dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah. Karena itu, kepemimpinan NU tidak cukup diukur berdasarkan jumlah suara atau popularitas semata.

"Ada dimensi keilmuan, moralitas, akhlak, keteladanan, dan kemampuan menjaga kemaslahatan jam'iyyah yang perlu menjadi pertimbangan utama," kata tokoh muda NU alumni Al-Azhar, Mesir, ini.

Pemilihan Langsung Berpotensi Picu Polarisasi

Taufik mengingatkan bahwa pemilihan langsung dapat membawa kultur kontestasi elektoral ke dalam tubuh NU. Kampanye, pembentukan kubu, mobilisasi dukungan, hingga persaingan berbasis sentimen personal berpotensi memicu polarisasi di kalangan warga.

"Jangan sampai proses memilih pemimpin justru membuat warga NU terbelah dalam kubu-kubu dukungan. NU memiliki tradisi ukhuwah, adab, dan penghormatan kepada para ulama yang harus tetap dijaga," tegasnya.

Menurutnya, persoalan kepemimpinan NU bukan semata soal siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan siapa yang paling layak memikul amanah kepemimpinan jam'iyyah.

Menjaga Marwah Kepemimpinan Ulama

Taufik juga menyoroti posisi kiai dalam tradisi NU yang tidak lahir dari proses elektoral. Otoritas kiai diperoleh melalui proses panjang keilmuan, pengabdian, riyadhah, serta keteladanan di tengah masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pemilihan yang menempatkan kepemimpinan NU dalam arena kompetisi terbuka dikhawatirkan dapat menggeser orientasi kepemimpinan dari amanah dan khidmah menjadi kompetisi dan perebutan dukungan.

"Ketua Umum PBNU bukan sekadar jabatan yang diperebutkan melalui suara terbanyak. Ia adalah amanah besar yang membutuhkan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kematangan," ucapnya.

AHWA dan Tradisi Syura NU

Dalam pandangan Taufik, AHWA dapat menjadi mekanisme untuk menjaga proses pemilihan kepemimpinan tetap berada dalam kerangka syura, hikmah, dan kearifan ulama. Mekanisme ini bukan berarti mengabaikan aspirasi warga NU. Aspirasi tetap dapat disalurkan melalui mekanisme representatif dalam muktamar, kemudian dipertimbangkan bersama oleh para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan dan moral.

Dia menambahkan, NU memiliki struktur kepemimpinan yang khas melalui keseimbangan antara Rais 'Aam sebagai otoritas keagamaan dan Ketua Umum Tanfidziyah sebagai pelaksana organisasi. "Keseimbangan tersebut perlu dijaga melalui adab, hierarki keilmuan, musyawarah, dan sikap saling melengkapi," jelasnya.

Kepemimpinan NU Adalah Amanah

Taufik menegaskan bahwa mempertahankan mekanisme AHWA pada akhirnya merupakan ikhtiar untuk menjaga jati diri NU. "Bagi NU, kepemimpinan adalah amanah keilmuan dan moral, bukan sekadar mandat elektoral. Karena itu, memilih pemimpin melalui syura dan pertimbangan para ulama lebih sesuai dengan ruh dan tradisi NU," pungkasnya.