Bursa Calon Ketum PBNU Memanas, Sejumlah Tokoh Siap Maju

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 2026, bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin menghangat. Sejumlah tokoh telah menyatakan kesiapan maju, sementara nama-nama lain mulai mencuat sebagai kandidat potensial. Dinamika ini diwarnai berbagai pandangan mengenai arah kepemimpinan ke depan, syarat pencalonan, hingga polemik larangan rangkap jabatan.

Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, menjadi salah satu yang terang-terangan menyatakan siap maju. Ia mengatakan tidak bisa menolak jika aspirasi dari pengurus wilayah dan cabang menghendaki. Dukungan terhadapnya juga disampaikan Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab, yang menyebut banyak pengurus daerah meminta Kiai Zulfa ikut dalam suksesi kepemimpinan.

Di sisi lain, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai PBNU butuh pemimpin baru yang segar. "Yang lama sudah lima tahun enggak ada perubahan," ujarnya usai nonton bareng Piala Dunia 2026 di Jakarta, Minggu (12/7). Ia enggan menyebut nama figur yang dianggap layak.

Ketua Umum PBNU petahana, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, justru menyatakan siap kembali maju. Ia beralasan sudah menyatakan diri dan seluruh pengurus cabang serta para kiai memahami dinamika tersebut. "NU ini sudah dewasa, masayikh-masayikh itu sudah ngerti ukurannya," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/7).

Gus Yahya juga membantah adanya campur tangan Presiden Prabowo Subianto dalam Muktamar. Ia menegaskan pihak yang mengaku mendapat restu presiden untuk maju pasti bohong. "Karena enggak ada kepentingan pemerintah," ujarnya. Menurutnya, NU memiliki sistem ketahanan lahiriah dan rohaniah yang menjaga independensi organisasi.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan syarat dukungan bagi calon ketua umum akan dibahas dalam tata tertib muktamar. Biasanya, standar dukungan minimal 99 suara. Ia juga menyebut sejumlah nama yang akan maju, antara lain Kiai Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, Gus Kikin (Ketua PWNU Jawa Timur), dan Prof Nasaruddin Umar. Terkait Nasaruddin yang juga Menteri Agama, Gus Ipul mengatakan aturan rangkap jabatan tergantung keputusan Muktamirin.

Menanggapi wacana Cak Imin tentang perlunya pemimpin baru, Gus Ipul menilai setiap pandangan baik untuk didiskusikan dan bisa menjadi masukan bagi muktamar. Sementara itu, Sekjen PKB M. Hasanuddin Wahid menilai NU perlu penyegaran kepemimpinan. "Tanpa refreshing, peran, fungsi, marwah, martabat NU ke depan akan semakin terpuruk," katanya dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (15/7). Ia menambahkan, dalam lima tahun terakhir masyarakat lebih sering menyaksikan konflik elite NU dibanding kiprah organisasi mengayomi warga.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan larangan rangkap jabatan bagi ketua umum diatur dalam ART Pasal 51 ayat (6) dan Perkum No. 12 Tahun 2025. Ia menjelaskan, di NU tidak ada mekanisme pendaftaran calon, melainkan PWNU, PCNU, dan PCINU yang berhak mengajukan calon.