Basuki Pastikan Pembangunan IKN Tetap Berjalan Meski Tak Masuk Program Prioritas

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi bagian dari pembangunan pemerintah, meskipun tidak disebut secara khusus dalam delapan program prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Menurut Basuki, IKN telah tercakup dalam program pembangunan infrastruktur sehingga tidak perlu disebutkan sebagai program tersendiri.

"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri," ujar Basuki usai agenda penanaman pohon peringatan HUT RI ke-81 di IKN, Sabtu (15/8).

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN tetap masuk dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. "Itu saya kira kebijakan beliau. Kan ada di dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan, dan desa. Saya kira di klaster itu ada pembangunan IKN," tuturnya.

Anggaran IKN Tetap Berjalan

Basuki juga memastikan anggaran yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo untuk pembangunan IKN telah mulai dicairkan secara bertahap. Pada 2025, terdapat alokasi sekitar Rp 10 triliun lebih untuk IKN. Sementara untuk 2026, anggaran yang tersedia sementara mencapai sekitar Rp 6 triliun.

"Sudah, mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 koma sekian (triliun), tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun nanti akan ada insyaallah ada tambahan. Itu sudah cair," ujarnya.

Selain pembangunan, OIKN juga mulai mengambil tanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan sejumlah bangunan yang telah diserahterimakan oleh kementerian terkait. Basuki mengatakan bangunan-bangunan yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah diserahkan kepada OIKN.

Dengan penyerahan tersebut, OIKN bertanggung jawab memastikan bangunan tetap terawat dan dapat dioperasikan. "Kami harus bertanggung jawab untuk memelihara dan mengoperasikannya. Dan kami siapkan itu," ujar Basuki.

Untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan tersebut, Basuki memperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 miliar pada tahun ini. "Sekitar Rp 500 miliar tahun ini," pungkasnya.