Pemerintah menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tetap dirancang ekspansif untuk memberikan stimulus nyata bagi perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pelayanan publik sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah upaya mencapai keberlanjutan pembangunan.
Dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Purbaya memaparkan bahwa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada 2027 direncanakan mencapai Rp3.362,2 triliun, meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook 2026. Tren kenaikan ini berlanjut sejak 2023, sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang tetap ekspansif meski tidak terlalu besar.
“Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali,” ujarnya.
Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3.426 triliun pada 2027, tumbuh 6,8 persen dari outlook 2026. Rasio pendapatan terhadap PDB diperkirakan mencapai 12,25 persen, dengan tujuan memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Porsi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan Rp2.908 triliun, disusul utang pajak Rp517,4 triliun, dan hibah Rp7,0 triliun.
Purbaya optimistis target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Ia mengungkapkan, hingga data terakhir, pengumpulan pajak telah tumbuh 30 persen, jauh lebih baik dibanding tahun lalu. “Ke depan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6 persen pada akhir tahun 2026 ini, dan untuk 2027, kita memasang target ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6 persen plus minus sedikit,” jelasnya.
Pemerintah memastikan belanja pusat akan difokuskan untuk mendukung pencapaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia, serta membangun prasarana prioritas nasional. Selain itu, akselerasi penurunan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan program graduasi kemiskinan, serta penajaman akurasi penerima subsidi dan bansos juga menjadi agenda prioritas.
Dalam pilar anggaran negara tahun depan, pemerataan kualitas pendidikan dan pembangunan SDM unggul menjadi fokus utama. Langkah ini diwujudkan melalui jaminan pembiayaan sekolah hingga perbaikan fasilitas belajar secara menyeluruh.
“Sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari PPN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa, serta kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis,” kata Purbaya.
Pemerintah juga menggulirkan anggaran perlindungan sosial yang cukup besar, yakni Rp549,9 triliun, naik 10 persen dibanding 2026. Langkah ini untuk melindungi masyarakat rentan dari risiko sosial sekaligus menjaga daya beli mereka. Sementara itu, untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan dana tinggi sebesar Rp195,3 triliun, tumbuh sekitar 2,3 persen dibanding 2026.
“Anggaran perlindungan sosial di tahun 2027 mencapai Rp549,9 triliun, itu tumbuh 10 persen dibanding dengan pada tahun 2026, anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di Rp195,3 triliun, tumbuh sekitar 2,3 persen, dan yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4 persen dari PDB sehingga apa yang didesain oleh Bapak Presiden hampir pasti akan bisa direalisasikan,” tutur Purbaya.