DPR: Rencana BGN Batasi Penerima MBG Sulit Diterapkan di Sekolah Negeri

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengefisiensi jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sulit dijalankan di sekolah negeri. Menurutnya, kebijakan yang membatasi penerima manfaat dari kalangan mampu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah.

Yahya menyambut baik niat BGN melakukan refocusing dan efisiensi anggaran, mengingat anggaran lembaga tersebut dinilai terlalu besar. Namun, ia memperingatkan agar rencana pembatasan penerima manfaat dari desil 8-10 tidak diterapkan secara gegabah.

"Mengenai rencana untuk membatasi penerima manfaat dari desil 8-10 harus hati-hati untuk diterapkan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah," kata Yahya saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).

Yahya mengaku kesulitan membayangkan jika dalam satu sekolah hanya sebagian siswa yang menerima MBG. Ia menilai kebijakan itu mungkin berjalan di sekolah swasta yang siswanya berasal dari kalangan mampu, tetapi akan sulit diterapkan di sekolah negeri yang komposisi siswanya beragam.

"Kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan di sekolah swasta yang siswanya mereka dari golongan orang mampu dan kaya. Sedangkan bagi sekolah-sekolah negeri yang siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sulit untuk diterapkan," ujar Yahya.

Ia meminta BGN melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut. "Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono membenarkan wacana efisiensi jumlah penerima MBG. Anak-anak dari keluarga mampu yang masuk desil 8-10 direncanakan tidak lagi menerima program tersebut. Namun, Trenggono menekankan bahwa wacana itu masih dalam tahap kajian.

"Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi," kata Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Salah satu aspek yang dikaji adalah penataan sekolah-sekolah penerima manfaat. Trenggono belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut karena proses kajian masih berlangsung. "Nanti semua ini masih kita adakan pengkajian dulu. Nanti udah selesai akan disampaikan," ujarnya.