Kemensos dan Kementerian PKP Verifikasi Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Jawa Barat

Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai melakukan verifikasi faktual ke rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat yang diusulkan mendapat program bedah rumah di Jawa Barat, Jumat (17/7/2026). Pengecekan ini bertujuan memastikan kelayakan penerima bantuan, baik dari sisi fisik rumah maupun dokumen pendukung.

Sebelum turun ke lapangan, tim kedua kementerian menyelaraskan data di kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II. Hadir dalam pertemuan itu staf khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib, Tenaga Ahli Menteri Fajar WH, Tenaga Ahli Menteri Virgo Sulianto, serta jajaran Kemensos. Dari Kementerian PKP, hadir Kepala BP3KP Jawa II Mochamad Mulya Permana dan jajarannya.

Mulya menjelaskan bahwa Jawa Barat mendapat porsi bedah rumah yang cukup besar. Khusus untuk usulan dari Kemensos, kuotanya mencapai 1.517 unit. Jumlah itu belum termasuk usulan dari pemerintah daerah, anggota dewan, serta kementerian dan lembaga lain. Karena banyaknya kuota dan usulan, diperlukan koordinasi intens agar program berjalan lancar.

"Pertemuan ini sebagai bahan evaluasi kita semoga ada jalan keluar menjadi perbaikan ke depannya, masih ada waktu hingga akhir tahun. Kita upayakan perbaikan dan perubahan," ujarnya.

Staf khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib mengakui banyak tantangan dan dinamika di lapangan sehingga koordinasi berkala antarkementerian diperlukan. Tantangan itu antara lain terkait syarat status kepemilikan lahan serta hal teknis lain yang menjadi syarat mutlak lolos sebagai penerima manfaat.

"Kemen PKP punya parameter untuk pembangunan BSPS, di Kemensos ada RST, kita duduk bareng untuk merekonsiliasi data. Paling tidak untuk Jabar kita harus temukan titik temu," katanya.

Setelah sinkronisasi data, tim bersama-sama melakukan pengecekan secara acak ke lapangan. Lokasi yang disasar meliputi rumah yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos, rumah yang belum diverifikasi, serta rumah yang sudah diverifikasi tapi dinyatakan tidak lolos. Didampingi SDM PKH, tim menyasar tiga titik pada hari pertama pengecekan: dua lokasi di Desa Cibondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dengan KPM atas nama Amiduddin Hamzah dan Agus, serta satu titik di Kelurahan Warung Muncang, Bandung Kulon, atas nama Heni. Dari hasil pengecekan, ketiga lokasi itu dinyatakan lolos dan akan segera diperbaiki.

"Estimasi pelaksanaan (perbaikan) bulan Agustus, pelaksanaan tiga bulan paling lama," kata Mulya Permana. Perbaikan akan menyasar struktur kolom bangunan, balok, dan struktur atap.

Secara nasional, pemerintah melalui program 3 juta rumah untuk rakyat menargetkan renovasi 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan sinergi Kemensos dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah keluarga siswa Sekolah Rakyat agar lebih layak huni. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan usulan terbanyak yang mendapatkan alokasi kuota hingga 1.517 KPM orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Untuk lolos mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria ketat. Persyaratan meliputi WNI yang sudah berkeluarga, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) pada desil 4 ke bawah dengan batas penghasilan maksimal setara UMP/UMK, serta diutamakan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain dokumen administrasi seperti KTP dan KK, calon penerima wajib memiliki atau menguasai tanah sendiri yang tidak bersengketa dan dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah (Sertifikat/AJB/Girik/Surat Keterangan Camat). Kondisi rumah juga harus dipastikan tidak layak huni berdasarkan standar PP No. 16/2021 khususnya pada kerusakan struktur atap, lantai, dan dinding serta calon penerima belum pernah mendapatkan bantuan perumahan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.