MBG Watch Minta Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan, Soroti Konflik Kepentingan dan Risiko Korupsi

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar evaluasi total dapat dilakukan. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (15/7/2026).

Anggota MBG Watch, Agus Sarwono, mengungkapkan sejak awal koalisinya telah memprediksi munculnya konflik kepentingan, terutama dalam praktik jual beli Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik, hingga tim pemenangan. "Untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan," ujarnya.

Peneliti Transparency International Indonesia itu juga menyoroti ketiadaan studi landasan (baseline studies) dan studi kelayakan yang jelas dari program MBG. Selain masalah mendasar pada perencanaan, ia menekankan risiko korupsi yang masif, terlebih karena Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024 hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengelola anggaran yang sangat besar.

Kondisi itu diperparah dengan kasus hukum yang melibatkan para petinggi lembaga tersebut. "Bahwa kemudian BGN hadir ke KPK beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya setidaknya kami dari Transparency International itu memotretnya bahwa pada akhirnya BGN hanya melakukan seremonial pencegahan korupsi," imbuhnya.

Agus juga menyayangkan sikap BGN yang dinilai tidak transparan dan menutup diri dari masukan publik. Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, koalisi MBG Watch mengaku telah bersurat sebanyak lima kali untuk meminta informasi dan mengundang diskusi, namun tidak pernah mendapatkan respons. "Per hari ini, Badan Gizi Nasional tidak melakukan submit terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia," ungkapnya.

Atas dasar rentetan persoalan tersebut, Agus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan refleksi mendalam dan mengevaluasi total asas manfaat program ini bagi masyarakat luas. MBG Watch juga mendorong Komisi IX DPR RI untuk mengambil sikap tegas terhadap pemerintah terkait kelanjutan program MBG. "Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mengharapkan teman-teman di Komisi IX DPR RI untuk bersikap tegas dan keras terhadap pemerintah," tegasnya.