Ribuan ASN dan PPPK di Tidore Protes Rencana Pemotongan Tunjangan dan Perumahan

Sekitar 2.000 aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar aksi protes saat apel akbar di halaman Kantor Wali Kota, Senin (6/7). Mereka menolak rencana pemerintah setempat yang akan merumahkan pegawai dan memotong tunjangan pendapatan akibat defisit anggaran.

Aksi berlangsung ricuh. Dalam video yang beredar, tampak para pegawai terlibat aksi dorong hingga pelemparan. Sejumlah fasilitas di lingkungan kantor wali kota dilaporkan rusak. Bahkan, sempat terjadi pembakaran di halaman kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap wacana tersebut.

Perwakilan pegawai menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menolak keras rencana merumahkan pegawai dan meminta pemerintah mencari solusi lain tanpa mengorbankan tenaga kerja yang selama ini menjalankan pelayanan publik. Mereka juga menilai kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah berdampak besar terhadap kemampuan keuangan daerah.

Wali Kota Gelar Pertemuan

Wali Kota Tidore Muhammad Sinen didampingi Kapolresta Tidore menggelar dialog dengan perwakilan peserta aksi. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bahwa PPPK maupun PPPK paruh waktu tidak akan dirumahkan.

Muhammad Sinen menegaskan pemerintah hanya akan menerapkan pemotongan pendapatan sebesar 30 persen sebagai langkah sementara untuk menutup defisit anggaran. Menurutnya, apabila kondisi keuangan daerah kembali normal, besaran pendapatan akan dikembalikan seperti semula.

"PPPK tidak dirumahkan. Yang dilakukan hanya pemotongan sementara untuk menutup defisit daerah. Kalau kondisi anggaran sudah kembali normal, hak mereka akan dikembalikan," katanya.

Ia bahkan menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya apabila pemerintah tetap harus mengambil kebijakan merumahkan PPPK dan PPPK paruh waktu. "Kalau sampai kondisi terburuk itu terjadi dan PPPK harus dirumahkan, maka saya sebagai wali kota akan mundur dari jabatan. Saya tidak mau mengorbankan lebih dari 2.000 orang sementara saya tetap nyaman dengan jabatan ini," tegas Muhammad Sinen.

Menurutnya, kondisi yang dihadapi bukan hanya persoalan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, melainkan juga dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dirasakan banyak pemerintah daerah. Karena itu, ia berharap aksi tersebut menjadi perhatian agar persoalan fiskal daerah segera dicarikan solusi. Muhammad Sinen juga meminta seluruh ASN dan PPPK tetap menjaga kondusivitas serta terus memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah situasi keuangan daerah yang masih sulit.

Gubernur Maluku Utara Akui Kesulitan Bayar Gaji PPPK

Pada Juni lalu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengaku tengah menghadapi persoalan serius terkait kemampuan fiskal untuk membayar gaji PPPK di provinsi tersebut. Menurutnya, kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah pusat belum menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi daerah.

"Pemerintah PAN-RB terkait relaksasi untuk itu kami memberikan apresiasi, tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," kata Sherly saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen pada Senin, 8 Juni 2026.

Ia mengatakan persoalan fiskal daerah perlu dibahas lebih lanjut, termasuk proyeksi kebijakan anggaran pada 2027. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kepastian terkait kemungkinan adanya pemotongan anggaran lanjutan setelah pemangkasan yang sudah terjadi pada 2026.