Prabowo Instruksikan Haji dan Umrah Tak Lagi Dijadikan Komoditas, Kemenhaj Tertibkan Travel Nakal

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi dijadikan komoditas. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah akan menertibkan biro perjalanan hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang menyimpang dari fungsinya.

"Presiden ingin haji dan umrah itu tidak jadi komoditas," kata Dahnil usai Penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Haji dan Umrah sekaligus Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 di Jakarta Timur, Senin (6/7).

Pemerintah berkomitmen memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan dengan prinsip kejujuran dan antikorupsi. Dahnil menekankan bahwa praktik penipuan terhadap jemaah masih menjadi persoalan yang harus dibenahi.

"Yang jelas kami akan tertibkan semua travel. Kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, KBIHK segala macam. Supaya KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis," ujar Dahnil.

Kementerian Haji dan Umrah juga akan membangun sistem pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi jemaah, baik dari sisi pelayanan maupun keuangan. "Kemudian travel-travel juga harus berlaku jujur dan kami akan bangun sistem pengawasan yang ketat supaya jemaah terlindungi di sisi pelayanan, juga jemaah terlindungi dari sisi keuangan," kata dia.

Menurut Dahnil, Presiden ingin menghentikan segala praktik komersialisasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pemerintah akan menindak pihak-pihak yang masih menjadikan haji dan umrah sebagai komoditas, termasuk dugaan praktik penipuan.

"Stop mengkomodifikasi agama. Agama itu harus menjadi sumber bimbingan, jadi petunjuk, bukan kemudian menjadi komoditas dagangan. Jadi kami ingin tertibkan mereka-mereka yang masih menjadikan umrah kemudian haji sebagai komoditas, penipuan misalnya," tegas Dahnil.