Krisis Bahan Bakar di Rusia: Akankah Tekanan Ukraina Paksa Putin Bernegosiasi?

Serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia selama beberapa bulan terakhir telah memicu krisis bahan bakar yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut. Produksi bensin turun 25 persen, dan antrean panjang terlihat di stasiun pengisian bahan bakar di puluhan wilayah. Para analis memperingatkan bahwa Rusia sedang menuju musim panas dengan krisis bahan bakar terburuk dalam sejarahnya.

Sepanjang Juni saja, kilang minyak di Moskow, Nizhnekamsk, Tyumen, dan Volgograd rusak akibat serangan. Sebulan sebelumnya, total 16 kilang menjadi target. Akibatnya, produksi bensin merosot drastis. Saat ini, Rusia hanya memproduksi 85 ribu ton bensin per hari, sementara kebutuhan konsumsi pada musim panas mencapai 110 ribu ton per hari, demikian dilaporkan kantor berita Reuters.

"Musim panas ini Rusia tengah menuju krisis bahan bakar yang mungkin menjadi yang terburuk dalam sejarahnya," kata para analis lembaga pemikir Amerika Serikat, Energy Intelligence.

Pada 28 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui adanya "tingkat tertentu kekurangan bahan bakar". "Memang ada kerusakan. Namun semua fasilitas yang rusak diperbaiki dengan cukup cepat, dan persoalan yang muncul tidak bersifat kritis," ujarnya dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia.

"Putin terpaksa mengakui secara terbuka bahwa masalah ini memang ada. Yang lebih penting lagi, dia juga menyebut penyebabnya serangan drone Ukraina," ujar Margarita Zavadskaya, ilmuwan politik di Finnish Institute of International Affairs, dalam wawancara dengan DW.

Menurut perkiraan portal ekonomi RBC, pembatasan penjualan bahan bakar kini telah diberlakukan di 40 wilayah Rusia. Namun portal berita Rusia Wjorstka, yang menganalisis data resmi dan laporan saksi mata, menyebut jumlah wilayah terdampak mencapai 78. Di banyak kota, antrean panjang terlihat di stasiun pengisian bahan bakar.

Memutus rantai logistik militer Rusia

Christina Harward, analis di Institute for the Study of War (ISW) di Washington, D.C., mengatakan Ukraina sebenarnya telah mencoba menyerang kilang-kilang minyak sejak 2025. "Perbedaannya tahun ini adalah Ukraina secara signifikan meningkatkan jumlah maupun kualitas drone mereka. Jangkauan drone diperluas, dan dalam beberapa bulan terakhir mereka juga secara sistematis berupaya mendeteksi serta menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia," ujarnya kepada DW.

Pada saat yang sama, militer Ukraina juga berupaya melumpuhkan jalur suplai tentara Rusia di dekat garis depan. Menurut Harward, meningkatnya serangan terhadap sasaran dalam radius 20 hingga 200 kilometer ke dalam wilayah Rusia merupakan "perkembangan baru dari pihak Ukraina dalam perang ini".

"Ada laporan bahwa prajurit di sekitar Huljajpole di sebelah timur dan barat wilayah Zaporizhzhia mengalami kekurangan bahan bakar, amunisi, dan juga berbagai kebutuhan logistik lainnya," ujar Harward. Di wilayah Donetsk, pasokan amunisi artileri maupun drone pengintai juga semakin sering mengalami kendala.

Harward juga menyoroti Jembatan Krimea, yang belakangan menjadi sasaran serangan Ukraina. Jembatan itu merupakan jalur logistik penting, bukan hanya bagi militer Rusia, tetapi juga bagi warga sipil di semenanjung tersebut. Kerusakan permanen Jembatan Krimea akan "benar-benar akan memutus salah satu urat nadi utama yang dimiliki Rusia," jelasnya.

Krimea "titik lemah" Rusia?

Sejak 26 Juni, otoritas Krimea bentukan Moskow memberlakukan status darurat di penjuru semenanjung dan ibu kota Sevastopol. Kondisi darurat ditetapkan menyusul serangkaian serangan Ukraina yang memicu kelangkaan bahan bakar dan pangan di Krimea.

Menurut sejarawan Inggris Mark Galeotti, Ukraina telah mengidentifikasi Krimea sebagai titik lemah Rusia. "Menjaga pasokan di sana bahan bakar, energi, air, dan seluruh kebutuhan penting lainnya sangat sulit. Karena itu, mereka berharap tekanan terhadap Krimea akan memaksa Putin memulai perundingan damai yang serius, tentu dengan syarat mereka sendiri," ujar profesor emeritus University College London (UCL) itu kepada DW, menjelaskan strategi Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut serangan terhadap depot bahan bakar dan kilang minyak sebagai "sanksi jangka menengah dan jangka panjang" yang dimaksudkan untuk memaksa Moskow kembali ke meja perundingan.

Namun, Galeotti memperingatkan, langkah tersebut juga berisiko mendorong Putin melakukan eskalasi. "Penilaian terhadap risiko inilah yang kini membentuk cara pandang di Kyiv," katanya. Meski demikian, ia menilai spekulasi mengenai kemungkinan Ukraina merebut kembali Krimea secara militer lebih merupakan "perang psikologis".

"Saya kira itu bukan hanya sangat sulit diwujudkan, tetapi juga akan menciptakan situasi yang memaksa Putin merespons dengan langkah-langkah eskalatif. Kehilangan Krimea akan menjadi penghinaan besar baginya, karena wilayah itu dipandang sebagai 'permata mahkota' dari seluruh penaklukannya." Karena itu, dari sudut pandang Ukraina, "tujuannya lebih kepada memberi tekanan ketimbang benar-benar merebut wilayah tersebut," kata Galeotti.

Bisakah Putin dipaksa berdamai?

Menjawab pertanyaan tentang seperti apa bentuk eskalasi yang mungkin dilakukan Rusia, Galeotti meyakini Putin masih memiliki banyak opsi. "Dia bisa memobilisasi ratusan ribu personel cadangan tambahan, meski langkah itu akan sangat tidak populer secara politik dan berpotensi memicu keresahan. Dia juga masih memiliki sekitar 150 ribu wajib militer yang sejauh ini belum dikirim ke medan perang dan itu pun akan sangat tidak populer. Jika mempertimbangkan kemungkinan lain, ada pula skenario terburuk, yang menurut saya sangat kecil kemungkinannya, yaitu penggunaan senjata nuklir taktis. Pilihan memang ada, tetapi semuanya pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Pertanyaan utamanya adalah seberapa jauh Putin bersedia melangkah."

Lalu, apakah strategi Kyiv untuk memaksa Rusia berdamai benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan? Menurut Galeotti, hingga kini "belum ada alasan untuk mengatakan bahwa ekonomi Rusia berada di ambang kehancuran, masyarakat siap melakukan pemberontakan massal, atau kudeta akan segera terjadi". Namun, dia juga meragukan Rusia mampu mempertahankan perang dalam skala seperti sekarang untuk waktu yang lebih lama.

"Dalam satu tahun lagi, kerusakan terhadap ekonomi Rusia akan terlalu besar," prediksinya. Dalam situasi seperti itu, "setidaknya perlu mulai memikirkan alternatif lain," kata Galeotti.