Kemhan Hapus Pelatihan Militer dari Program SPPI Usai Lima Peserta Meninggal

Kementerian Pertahanan resmi menghentikan pelatihan militer bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sebelumnya merupakan bagian dari Komponen Cadangan (Komcad). Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyusul kematian lima peserta selama mengikuti pendidikan militer.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan perubahan tersebut usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7). Ia menegaskan bahwa peserta SPPI kini hanya akan mendapatkan pembinaan bela negara yang berbeda secara fundamental dari Komcad.

"Yang semula mereka juga akan menjadi Komponen Cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan bela negara yang sangat berbeda sekali dengan Komcad," kata Donny.

Seluruh materi penggunaan senjata dan taktik militer dihapus dari kurikulum. Sebagai gantinya, peserta akan mendapat materi pembentukan karakter seperti nasionalisme, patriotisme, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, dan koordinasi.

"Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer," ujarnya.

"Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin. Kita memberikan pelajaran kepada mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan, bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut," lanjut Donny.

Kemhan juga memangkas durasi pendidikan bela negara dari satu bulan menjadi dua minggu. Sisa waktu satu bulan akan dialokasikan untuk pelatihan manajerial yang disesuaikan dengan penugasan peserta setelah lulus.

"Dari segi waktu juga berkurang. Yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini bela negara kami perpendek menjadi dua minggu. Kemudian sisanya yang satu bulan itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial," kata Donny.

Materi manajerial akan disesuaikan dengan bidang penempatan. Peserta yang akan mengelola koperasi mendapat modul dari Kementerian Koperasi, sementara yang ditempatkan di program kampung nelayan mendapat materi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Tergantung SPPI ini arahnya ke mana. Kalau yang ke koperasi, mereka akan lebih banyak diberikan materi modul-modul terkait dengan koperasi. Kalau yang kampung nelayan, mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut," jelas Donny.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing. Dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya. Demikian juga dari KKP sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," tambahnya.

Meski kurikulum berubah, lokasi pendidikan tetap di 67 satuan pendidikan yang selama ini digunakan. "Namun tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 Satdik tersebut. Cuma waktunya saja yang berubah," kata dia.