Syahwat Politik Pasca-Istana: Jokowi dan Gejala Post-Power Syndrome Menjelang 2029

Dalam tradisi politik ideal, seorang mantan presiden adalah aset bangsa. Mereka diharapkan bertransisi menjadi 'Guru Bangsa' sosok yang duduk tenang di balik layar, mengamati, dan memberikan petuah bijak saat diminta, persis seperti filosofi Tut Wuri Handayani (di belakang memberikan dorongan). Namun, potret Jokowi pasca-jabatan justru menampilkan anomali. Riak politik terus terjadi, dan pertanyaan besarnya: ke mana arah pendulum kekuasaan ini akan bergerak menjelang 2029?

Secara psikologi politik, keterlibatan Jokowi dalam kampanye partai dan pertemuan rutin dengan menteri kabinet saat ini adalah gejala klasik Post-Power Syndrome. Bagi seorang tokoh yang terbiasa memegang kendali penuh selama satu dekade, suara riuh tepuk tangan dan otoritas adalah 'oksigen'. Ketika jabatan itu hilang, ada kekosongan sosiologis yang sulit diterima. Akibatnya, muncul tindakan-tindakan kompensatoris: tetap ingin terlihat, tetap ingin dihitung, dan tetap ingin menjadi penentu arah (kingmaker).

Akar masalahnya, ketika seorang mantan pemimpin gagal membedakan antara 'dihormati karena sejarah' dan 'berkuasa karena jabatan', maka batas-batas etika politik mulai kabur.

Tindakan Jokowi yang secara terang-terangan turun ke lapangan dengan atribut partai politik pasca-presiden memicu perdebatan moral yang serius. Di satu sisi, secara hukum, setiap warga negara memiliki hak politik. Namun, secara etika bernegara, tindakan ini menurunkan derajat seorang 'Mantan Kepala Negara' menjadi sekadar 'Jurkam' (Juru Kampanye) tingkat lokal. Langkah ini memperlihatkan bahwa pragmatisme politik jangka pendek sengaja dipilih untuk mempertahankan pengaruh, ketimbang menjaga marwah sebagai bapak bangsa yang berdiri di atas semua golongan.

Desain Besar 2029: Mengunci Hegemoni Keluarga

Kritik paling krusial adalah kecurigaan terhadap arah langkah Jokowi menuju Pemilu 2029. Dengan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden saat ini, sulit bagi publik untuk tidak membaca pergerakan Jokowi sebagai investasi politik jangka panjang. Ada tiga indikator yang memperkuat analisis ini.

Pertama, menjaga loyalitas jaringan. Pertemuan dengan para menteri atau loyalis lama adalah cara mengunci komitmen agar gerbong politiknya tidak bubar di tengah jalan. Kedua, mengamankan 'sekoci' politik. Keterlibatan dalam partai politik adalah upaya membangun basis pertahanan formal yang mandiri. Ketiga, investasi panggung untuk Gibran. Untuk memproyeksikan sang anak menuju kursi RI-1 di masa depan, sang ayah harus tetap menjaga magnitudo politiknya tetap besar agar posisi tawar keluarga mereka tidak merosot di hadapan partai-partai raksasa.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat seorang pemimpin bukan hanya dari apa yang ia bangun saat berkuasa, melainkan dari bagaimana cara ia turun dan meninggalkan kekuasaan. Jika langkah-langkah Jokowi ke depan terus didominasi oleh manuver pengamanan kekuasaan keluarga dan cawe-cawe yang tidak pada tempatnya, maka narasi 'Post-Power Syndrome' yang dilemparkan oleh para kritikus akan menjelma menjadi kebenaran historis. Sebaliknya, jika ia mampu menahan diri, bangsa ini masih punya harapan untuk melihat lahirnya seorang Guru Bangsa yang sejati. Waktu menjelang 2029 akan menjadi hakim yang paling adil untuk menguji: apakah semua pergerakan ini demi kesejahteraan rakyat, atau sekadar ego hegemoni dinasti?