Golkar Dorong Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu segera dimulai. Menurutnya, undang-undang tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Kami berharap, Golkar berharap memang Undang-undang Pemilu dibahas segera,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

“Karena kan tahapan Pemilu itu butuh kepastian peraturan perundangan. Sebentar lagi kira-kira bulan Oktober sudah ada rekrutmen penyelenggara Pemilu, dan tahapan-tahapan yang lain pasti harus sudah berjalan,” lanjutnya.

Ia menegaskan, percepatan pembahasan bukan berarti dilakukan secara terburu-buru. Justru dengan memulai lebih awal, proses pertukaran gagasan antarpihak dapat berlangsung maksimal dan menghasilkan sistem kepemiluan yang lebih baik.

“Jadi kita berharap pembahasannya supaya lebih matang dan transaksi idenya itu maksimal gitu. Karena apa? Karena ini menyangkut penataan sistem politik di Indonesia. Jadi nggak bisa tergesa-gesa, nggak bisa durasinya mepet-mepet,” ujar dia.

Saat ini, menurut Sarmuji, sudah ada safari politik yang dilakukan berbagai pihak untuk menjaring masukan terkait RUU tersebut. Masukan tidak hanya perlu diperoleh dari partai politik yang memiliki kursi di DPR, tetapi juga dari partai nonparlemen, pengamat politik, dan elemen lainnya.

“Ya bisa jadi. Bisa jadi itu biasa saja. Mau safari ke pengamat politik, safari ke partai yang punya kursi di parlemen, safari ke yang nggak dapat kursi di parlemen boleh-boleh saja untuk kesempurnaan pembahasan Undang-undang Pemilu,” ucap Sarmuji.