KSPI Sebut PHK Masih Mengancam akibat Kenaikan Energi dan Relokasi Pabrik

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri di Tanah Air. Kondisi ini dipicu oleh kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi pabrik oleh perusahaan multinasional.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah KSPI melakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Iqbal mengungkapkan, potensi PHK sulit dihindari akibat dampak perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang mendorong harga bahan bakar minyak (BBM) industri dan gas melambung tinggi.

"Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ujarnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga energi, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Kebijakan tersebut, menurut Iqbal, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya yang dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Iqbal menjelaskan, perusahaan membeli bahan baku dengan dolar tetapi menjual produk dalam rupiah, sehingga sangat merugikan.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab kenaikan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan. "Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," jelasnya.