Wakil Ketua Komisi I DPR Desak Evaluasi Pelatihan Militer Sipil Usai Tiga Peserta Meninggal

Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan dasar kemiliteran bagi peserta sipil menyusul meninggalnya tiga anggota Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tengah mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Insiden itu terjadi dalam rangkaian program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM). Anton menekankan perlunya perbaikan sejak tahap administrasi hingga pemeriksaan kesehatan.

“Diperlukan adanya evaluasi sejak dari tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas,” kata Anton kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Anton menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. Ia menilai semangat para peserta yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan melalui pelatihan itu patut dihormati. Namun, ia mengingatkan bahwa insiden ini harus menjadi bahan evaluasi yang serius bagi penyelenggara.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR, Anton memahami bahwa program pembinaan karakter dan bela negara ini memiliki tujuan positif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

“Namun, kejadian yang menimpa ketiga peserta harus menjadi pengingat bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa dikompromikan,” ujarnya.

Anton meminta pelatihan dievaluasi sejak tahap awal rekrutmen. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan peserta sipil harus diperketat dan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif. Ia mencontohkan, surat sehat saja tidak cukup.

“Pemeriksaan kesehatan bukan lagi sekadar memiliki surat sehat, tetapi harus benar-benar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara mendetail di rumah sakit, seperti pemeriksaan medis komprehensif mulai dari fungsi jantung, tekanan darah, serta riwayat penyakit bawaan sebelum mereka diizinkan mengikuti latihan fisik,” jelasnya.

Politikus Partai Demokrat itu menilai hanya peserta yang benar-benar sehat dan layak secara medis yang seharusnya diperbolehkan mengikuti latihan fisik berat. Ia juga menyoroti perlunya penyesuaian kurikulum dan modul pelatihan dengan karakteristik peserta sipil.

Anton menambahkan, materi pelatihan perlu mempertimbangkan batas kemampuan fisik peserta dan kondisi lingkungan, termasuk cuaca ekstrem. Ia mengusulkan agar aktivitas fisik di luar ruangan dikurangi.

“Modul pelatihan sebaiknya mengurangi aktivitas fisik dan luar ruangan serta lebih difokuskan pada aktivitas dalam ruangan yang membangun kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial,” katanya.