Pemerintah Siapkan Subsidi Rp2 Ribu per Kilogram Kedelai untuk Jaga Harga Tahu dan Tempe

Kebijakan menjaga stabilitas harga pangan pokok terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global sepanjang semester II-2026. Perhatian terbesar saat ini diarahkan pada komoditas pangan olahan berbahan dasar kedelai, seperti tahu dan tempe, yang menjadi sumber protein harian andalan sebagian besar rumah tangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga kedelai impor yang dapat menekan produsen lokal. Pemerintah menekankan upayanya untuk kelangsungan usaha mikro serta daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memberikan kepastian harga bahan baku bagi para produsen makanan lokal tersebut.

“Terkait program stabilisasi harga pasokan pangan, nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2 ribu per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Intervensi berupa subsidi harga kedelai ini diharapkan mampu meredam gejolak harga di tingkat pasar domestik. Hal ini sangat krusial mengingat sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui mekanisme impor yang rentan terhadap volatilitas harga global. Meskipun anggaran telah disiapkan, penyaluran subsidi ini akan disesuaikan dengan dinamika harga pasar internasional yang fluktuatif.

Pemerintah juga memperhitungkan secara matang rasio antara total kebutuhan nasional dengan kuota subsidi yang dialokasikan agar tepat sasaran. “Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu dengan subsidi Rp2 ribu per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian,” kata dia.

Di sisi lain, langkah stabilisasi ini tidak hanya menyasar komoditas kedelai, tetapi juga mencakup program perlindungan sosial yang lebih luas. Selain jaring pengaman untuk pelaku usaha tahu dan tempe, pemerintah juga memastikan keberlanjutan program bantuan pangan pokok bagi keluarga penerima manfaat guna memperkuat ketahanan pangan di tingkat akar rumput. Kebijakan perlindungan sosial ini dirancang untuk menjaga konsumsi rumah tangga rentan dari dampak fluktuasi harga pangan makro.

Keputusan strategis tersebut diambil setelah melalui pembahasan intensif dan penyelarasan program di tingkat kementerian koordinator. “Terkait dengan bantuan pangan ini, pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo, mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun, baik terhadap terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan,” kata Airlangga.