Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, dengan tegas membantah dirinya dan orang-orang terdekatnya terlibat dalam gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Ia menyebut tuduhan yang beredar di publik tersebut sebagai informasi palsu atau hoaks yang tidak berdasar.
"Bahwa saya dan orang-orang yang ada di dekat saya tidak ada yang terlibat. Tidak ada teman-teman maupun keluarga yang tidak mendukung pemerintah," ujar Hendropriyono saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu yang mengaitkan namanya dengan gerakan pengkritik keras pemerintah, Jumat (19/6/2026).
Pernyataan itu sekaligus menegaskan komitmennya terhadap sumpah prajurit. "Kita semua tidak mendukung dan tidak memerintahkan siapa pun untuk melakukan kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Tidak benar," sambungnya.
Menurut Hendropriyono, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari demokrasi, namun harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, ia menilai informasi yang mengaitkannya dengan agenda penggulingan kekuasaan adalah fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam negara kita, penyampaian pendapat di muka umum dalam demokrasi mesti tetap harus berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Karena itu, segala tuduhan yang mengaitkan saya dan orang-orang di sekitar saya yang beragenda menggulingkan pemerintahan, tanpa bukti yang sah, itu adalah hoaks dan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia menegaskan, sejak aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga memasuki masa purnawirawan, dirinya tetap berpegang teguh pada prinsip menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta stabilitas nasional. "Sejak dulu, saya dan teman-teman tentara, yang sekarang purnawirawan, apalagi yang masih aktif, mengabdikan diri kepada negara dalam berbagai penugasan. Prinsip kami sama, menjaga keutuhan Republik Indonesia yang Pancasilais, UUD 1945, dan stabilitas nasional," ujarnya.
Sementara itu, Hendropriyono mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi palsu. Ia meminta setiap individu untuk melakukan verifikasi sebelum menyebarkan berita. "Saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap hoaks, apalagi simulakra. Selalu periksa fakta sebelum menyebarkan informasi, jangan main forward aja," katanya.
Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa hubungan kekerabatan tidak dapat disamakan dengan kesamaan pandangan politik atau ideologi. Menurutnya, setiap orang memiliki tanggung jawab atas sikap dan tindakannya sendiri. "Anak, menantu, saudara, besan, maupun kerabat dapat saja memiliki pandangan politik yang berbeda. Tidak selalu sama," katanya.
"Dalam politik, setiap orang bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya sendiri, bukan atas hubungan kekeluargaan. Kekerabatan tidak identik dengan kesamaan ideologi. Hubungan darah tidak dapat dijadikan bukti adanya hubungan politik. Itu yang harus dipegang kalau memang kita orang yang melek dan intelek," pungkasnya.
Artikel Terkait
Lima Aksi Unjuk Rasa Digelar di Jakarta Pusat Hari Ini, 4.263 Personel Gabungan Dikerahkan
Wakil Presiden AS JD Vance Kecam Pejabat Israel yang Kritik Kesepakatan Damai Washington-Teheran
PLN Rombak Direksi, Perkenalkan Jabatan Wakil Direktur Utama di RUPS 2026
Iran dan AS Tandatangani Nota Kesepahaman Akhiri Konflik 40 Hari, Selat Hormuz Mulai Dibuka