Gubernur Sulsel Andi Sudirman Jadi Satu-satunya Kepala Daerah yang Jadi Pembicara di Forum Bappenas, Pamer Keberhasilan Tangani 27.000 Anak Putus Sekolah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dipercaya sebagai pembicara dalam forum strategis nasional yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta. Kepercayaan itu diberikan setelah terobosan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah dan menangani sekitar 27.000 anak tidak sekolah dinilai berhasil dan layak direplikasi oleh daerah lain.

Andi Sudirman menyampaikan paparannya di tengah peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ia duduk satu meja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Forum tersebut menjadi momentum penting karena Perpres Nomor 3 Tahun 2026 merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat implementasi Wajib Belajar 13 Tahun. Regulasi itu sekaligus menjadi instrumen untuk mempercepat penanganan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman memaparkan perjalanan Sulawesi Selatan dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Ia menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” papar Andi Sudirman dalam keterangannya.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan nasional adalah program PASTI BERAKSI, akronim dari Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi, yang diluncurkan pada 28 Juli 2022. Inovasi ini bahkan mengantarkan Sulawesi Selatan meraih SDG’s Action Award 2024, penghargaan bergengsi atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Keseriusan pemerintah provinsi juga diperkuat dengan berbagai regulasi yang menjadi payung hukum penanganan anak tidak sekolah. Mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, hingga Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2025–2029.

Berbagai program pendukung pun dijalankan secara berkelanjutan, antara lain penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, fasilitasi beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui Smart School, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasional, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Hasilnya terlihat nyata. Persentase anak tidak sekolah usia 7–18 tahun di Sulawesi Selatan pada 2020 yang berada di angka 8,51 persen berhasil ditekan menjadi 6,37 persen pada 2025. Lebih dari itu, hingga 31 Agustus 2025, sebanyak 28.702 anak usia 7–18 tahun dan 13.332 anak usia 19–24 tahun berhasil dikembalikan ke layanan pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan Pemprov Sulsel bersama para pemangku kepentingan.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas. Pemerintah pusat menyebut bahwa pemerintah daerah dan mitra pembangunan telah menghadirkan berbagai praktik baik dalam penanganan anak tidak sekolah. Secara khusus, Gubernur Sulawesi Selatan dinilai sebagai salah satu kepala daerah yang menunjukkan langkah progresif dan hasil nyata dalam menghadirkan layanan kepada masyarakat.

“Makanya kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan yang sangat progresif dalam menuntaskan isu Anak Tidak Sekolah melalui penerbitan Pergub tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, serta berhasil mengembalikan 27.000 anak ke dalam layanan pendidikan,” ungkap Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Bahjuri Ali, saat mengawali acara tersebut.

Pengakuan dari pemerintah pusat itu semakin menegaskan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah terdepan dalam pembangunan sektor pendidikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, berbagai inovasi yang lahir dari daerah tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat Sulsel, tetapi juga menjadi inspirasi bagi penyusunan kebijakan pendidikan di tingkat nasional.