Rusia Hapus Utang Rp2,5 Miliar bagi Warga yang Mau Bertempur di Ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menggelontorkan insentif finansial bagi warga yang bersedia bergabung dalam operasi militer di Ukraina. Melalui dekret yang ditandatangani pada Senin (25/5) lalu, pemerintah Rusia akan menghapus utang hingga 10 juta rubel setara dengan sekitar Rp2,5 miliar bagi para rekrutan baru angkatan bersenjata.

Kebijakan tersebut berlaku bagi warga yang menandatangani kontrak dinas militer setelah 1 Mei tahun ini. Penghapusan utang tidak hanya diberikan kepada tentara, tetapi juga kepada pasangan mereka. Namun, ada syarat yang mengikat: kontrak harus berdurasi minimal satu tahun dan secara khusus ditujukan untuk menjalankan apa yang disebut Kremlin sebagai “operasi militer khusus” istilah resmi yang digunakan untuk invasi penuh Rusia ke Ukraina.

Utang yang dihapus juga harus berasal dari pinjaman yang dibuat sebelum 1 Mei. Berdasarkan data dari basis properti Rusia, Cian, nilai 10 juta rubel setara dengan harga apartemen satu kamar seluas sekitar 35 meter persegi di Moskow.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kremlin untuk mempertahankan pasokan personel tempur di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun. Selama ini, Rusia telah menawarkan berbagai fasilitas finansial bagi warga yang bersedia bertempur di garis depan, mulai dari gaji tinggi hingga berbagai tunjangan sosial.

Di sisi lain, Putin sebelumnya juga menjanjikan posisi prestisius bagi para veteran perang setelah mereka kembali dari medan tempur. Mereka diprioritaskan untuk masuk ke universitas maupun lembaga pendidikan lanjutan. Perekonomian Rusia sendiri kini semakin diarahkan untuk menopang kebutuhan perang, dengan sektor militer mendapat prioritas utama dibandingkan bidang sipil lainnya.

Sementara itu, pada hari yang sama, Putin turut meneken undang-undang baru yang memungkinkan pengerahan militer Rusia ke luar negeri untuk melindungi warga negaranya yang menghadapi proses hukum di negara lain. Menurut kantor berita Spanyol EFE, aturan tersebut membuka jalan bagi Moskow untuk melakukan intervensi militer apabila warga Rusia dianggap terancam penahanan atau proses hukum yang dinilai tidak sah menurut versi Kremlin.

Ketua Komite Pertahanan parlemen Rusia, Andrey Kartapolov, menyebut undang-undang itu dapat diterapkan pada kasus arsitek Rusia Alexander Butyagin. Ia ditangkap di Polandia pada Desember 2025 atas permintaan Ukraina karena melakukan penggalian di Krimea wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia pada 2014. Butyagin kemudian dibebaskan pada April lalu dalam pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.