BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026, Petugas Datai Seluruh Pelaku Usaha hingga Pedagang Kaki Lima

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung selama empat bulan penuh, terhitung sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Agenda yang dihelat setiap sepuluh tahun sekali ini menjadi instrumen vital bagi pemerintah untuk memotret peta kekuatan ekonomi nasional secara utuh dan menyeluruh.

Persiapan sensus ini telah dimatangkan sejak dua tahun lalu, mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi seperti peningkatan kapasitas server dan pembaruan Data Recovery Center (DRC). Langkah teknis tersebut diambil untuk memastikan sistem mampu menampung volume pengumpulan data yang diperkirakan berlangsung sangat masif di seluruh penjuru Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa sensus ini merupakan langkah strategis untuk mendiagnosis kesehatan ekonomi secara mendalam. Ia menganalogikan proses tersebut sebagai pemeriksaan menyeluruh yang rutin dilakukan negara demi kepentingan pembangunan jangka panjang.

“Sensus Ekonomi 2026 ini pada dasarnya adalah general check-up terhadap ekonomi Indonesia untuk memotret kondisi sebenarnya saat ini secara menyeluruh tanpa terkecuali. Hasilnya nanti akan menjadi informasi luar biasa untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, membantu dunia usaha melihat peluang bisnis, hingga memahami supply chain serta sebaran ekonomi kewilayahan,” ujar Amalia dalam podcast The Fundamentals yang disiarkan akun YouTube IDX Channel, Senin (25/5/2026).

Berbeda dengan survei yang hanya mengandalkan teknik sampling atau perwakilan populasi, sensus ini menjangkau seluruh pelaku usaha mulai dari pasar tradisional hingga pedagang keliling. BPS menjamin bahwa seluruh data individu yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya secara ketat dan tidak akan disalahgunakan.

Petugas lapangan akan mendatangi setiap rumah tangga untuk menjaring aktivitas ekonomi yang kerap tidak tampak secara fisik, namun memiliki nilai ekonomi. Amalia menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan jawaban agar fondasi data ekonomi bangsa menjadi benar-benar akurat.

“Ini bukan survei melainkan sensus di mana kami mendata semua orang tanpa terkecuali, sehingga kami mohon petugas diterima dengan baik dan diberikan data yang benar. Kualitas sensus ini ditentukan oleh informasi dari masyarakat, termasuk dalam menangkap aktivitas ekonomi digital seperti penjual online hingga content creator yang bekerja dari rumah,” tegasnya.

Sementara itu, inovasi teknologi menjadi pembeda utama dalam pelaksanaan sensus kali ini dibandingkan dengan satu dekade silam. Pemanfaatan geotag memungkinkan BPS memetakan sebaran aktivitas ekonomi secara visual dan akurat di seluruh titik koordinat wilayah Indonesia, termasuk sektor pertanian secara penuh.

Penggunaan kecerdasan buatan atau AI juga dikerahkan untuk mempermudah klasifikasi ribuan jenis lapangan usaha yang semakin kompleks di era modern. Langkah ini bertujuan menekan potensi kesalahan manusia dalam proses klasifikasi.

“Kami menggunakan AI untuk meminimumkan kesalahan petugas dalam mengklasifikasikan aktivitas usaha ke ribuan kode KBLI 2025 yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Sensus ini juga menerapkan full coverage di seluruh sektor ekonomi dengan dukungan geo-tagging agar persebaran ekonomi nasional terlihat sangat jelas secara peta,” tutur Amalia.