Ditjen Dukcapil Percepat Integrasi Data Kependudukan di Tiga Kota Jatim untuk Uji Coba Bansos Digital

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menggelar kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk mempercepat integrasi data kependudukan guna mendukung uji coba sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dijalankan secara maraton di tiga kota, yakni Surabaya, Mojokerto, dan Malang, sebagai bagian dari upaya menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bersama Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memulai rangkaian agenda pada Rabu (20/5) pagi. Rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan tiba di Bandara Juanda Surabaya pukul 06.50 WIB. Suasana pagi yang cerah menyambut kedatangan mereka sebelum langsung menuju Ruang Rapat Sekda Kota Surabaya untuk menggelar sosialisasi perdana.

Di Surabaya, acara berlangsung bersama Plh. Sekda Kota Surabaya Syamsul Hariadi. Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur data kependudukan dari tingkat provinsi hingga kota. Menurutnya, integrasi data menjadi fondasi utama agar penyaluran bansos digital benar-benar akurat.

“Integrasi data kependudukan adalah fondasi agar penyaluran bantuan sosial digital benar-benar tepat sasaran. Dengan verifikasi biometrik dan NIK, kita memastikan tidak ada warga yang terlewat,” ujar Teguh Setyabudi.

Syamsul Hariadi menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya telah mengerahkan puluhan ribu agen Perlinsos lokal. Mereka terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Saat ini, jumlah penerima bansos reguler yang terverifikasi di Surabaya mencapai sekitar 45.000 penerima PKH dan lebih dari 85.000 penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kedua jenis bantuan ini memiliki kriteria yang saling beririsan, sehingga sebagian warga penerima PKH otomatis terverifikasi sebagai penerima BPNT tergantung komponen keluarganya.

Proses pembersihan data atau ground check lapangan terus berjalan secara berkala untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran. Syamsul menambahkan bahwa Surabaya saat ini berada pada tahap akselerasi agresif aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penerima bansos dan menjadi salah satu daerah piloting utama.

“Menyusul perluasan uji coba Perlinsos Digital oleh pemerintah pusat ke 42 kabupaten/kota pada Mei 2026, Pemkot Surabaya terus menggenjot kesiapan sistem dan masyarakat di lapangan,” kata dia.

Sementara itu, usai makan siang pada pukul 14.00 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Mojokerto. Sosialisasi digelar di Pendopo Wali Kota Mojokerto bersama Wali Kota Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ika. Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menekankan bahwa sinkronisasi data lokal dengan data nasional menjadi kunci validasi 36 juta penerima manfaat PKH dan BPNT.

“Dengan Digital Public Infrastructure, kita membangun sistem bansos yang lebih adil dan efisien,” jelas Muhammad Nuh Al Azhar.

Ning Ika menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan aktivasi IKD bagi penerima bansos. Warga penerima diimbau untuk segera mengunduh dan mengaktifkan akun IKD melalui portal resmi Perlinsos. Bagi warga yang mengalami kesulitan, pemerintah melakukan pendampingan secara jemput bola di kelurahan dan kecamatan.

“Kami di Mojokerto siap menjadi bagian dari transformasi ini. Digitalisasi bansos adalah kebutuhan, bukan pilihan,” kata Ning Ika.

Pada sore hari pukul 16.00 WIB, rombongan bergerak menuju Kota Malang melalui perjalanan darat. Agenda dilanjutkan pada Kamis pagi di Balaikota Malang bersama Wali Kota Wahyu Hidayat. Teguh Setyabudi kembali menekankan bahwa digitalisasi bansos berbasis IKD merupakan bagian dari pembangunan Digital Public Infrastructure nasional.

“Malang menjadi titik penting dalam uji coba ini. Dengan dukungan daerah, kita memastikan bansos digital berjalan akurat, transparan, dan akuntabel,” ungkap Teguh Setyabudi.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan kesiapannya mendukung penuh langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa Malang siap menjadi contoh penerapan bansos digital yang berintegritas. Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Ditjen Dukcapil untuk mempercepat integrasi data kependudukan di Jawa Timur, dengan Surabaya, Mojokerto, dan Malang sebagai pionir uji coba Perlinsos Digital yang memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran melalui dukungan teknologi biometrik dan NIK.