Eskalasi geopolitik di Timur Tengah memicu krisis energi global yang langsung berdampak pada rantai pasok dan harga energi dunia, termasuk Liquefied Natural Gas (LNG). Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, keberlanjutan pasokan energi menjadi prioritas utama yang harus dijaga oleh setiap negara.
Pakar energi dari Universitas Indonesia, Prof. Iwa Garniwa, menegaskan bahwa dalam krisis geopolitik, keamanan pasokan jauh lebih krusial dibandingkan harga. “Prioritas utama adalah security of supply, bukan harga. Mengamankan pasokan fisik jauh lebih penting daripada sekadar menjaga harga. Kalau energinya tidak ada, harga murah pun tidak ada gunanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Guru Besar UI yang juga menjabat Rektor IT PLN itu, negara yang tidak memiliki kontrak jangka panjang, infrastruktur regasifikasi yang fleksibel, dan cadangan strategis akan kalah bersaing. Padahal, energi sangat dibutuhkan, terutama untuk sektor-sektor vital perekonomian.
“Ketersediaan lebih penting daripada harga dalam jangka pendek. Energi adalah ‘oksigen’ ekonomi. Tanpa listrik, tanpa gas untuk industri, pabrik berhenti, rantai pasok putus, dan inflasi meningkat. Ini sangat tidak diinginkan oleh semua negara,” jelas Iwa.
Dari sudut pandang akademis, ia menegaskan bahwa dalam situasi seperti saat ini, urutan paling utama adalah ketersediaan energi. Baru setelah itu, pengaturan harga dilakukan sesuai prinsip keadilan. “Availability first, then affordability management. Sebaiknya jangan dibalik,” tegasnya.
Kondisi ini berlaku untuk seluruh jenis energi, baik BBM, LPG, maupun LNG, yang semuanya mengalami lonjakan harga di tengah dinamika geopolitik. Di Indonesia, harga LPG industri tercatat meningkat sekitar 25 hingga 26 persen, sementara solar industri mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 77 hingga 84 persen, mengikuti lonjakan harga energi global.
Sementara itu, Iwa menyarankan agar harga LNG segera disesuaikan karena harga acuan global sudah melonjak dan dalam waktu dekat akan menciptakan tekanan yang lebih signifikan. “LNG domestik belum naik karena masih pakai kontrak lama, tapi tekanan itu akan datang,” katanya memperingatkan.
Eskalasi konflik di Timur Tengah sejak Februari 2026 telah memicu lonjakan harga acuan LNG global. Kondisi tersebut terlihat dari kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) sekitar 97 persen dan Japan Korea Marker (JKM) sekitar 111 persen sepanjang Maret hingga April 2026. Kenaikan ini kemudian ikut mendorong Indonesian Crude Price (ICP) naik hingga sekitar 99 persen dibandingkan asumsi awal tahun.
Kondisi tersebut menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok LNG dunia. Iwa menilai publik perlu memahami bahwa harga LNG domestik pada dasarnya tetap terhubung dengan mekanisme pasar global. Meskipun pasokan LNG berasal dari sumber domestik, formula harganya masih mengacu pada indikator internasional seperti JCC dan JKM yang menjadi referensi utama perdagangan LNG Asia.
“Untuk mengamankan LNG domestik, kita harus ubah mindset dari ‘jual semurah mungkin’ ke ‘jamin pasokan dulu, harga dikelola’. Jangan denial dengan menahan harga terlalu lama,” sarannya.
Di sisi lain, dalam kondisi pasar LNG internasional yang semakin ketat, Iwa menilai pemerintah perlu memprioritaskan penyelamatan pasokan domestik. Selain penyesuaian harga, kemungkinan pengalihan sebagian pasokan LNG ekspor untuk kebutuhan dalam negeri adalah langkah yang harus dipertimbangkan.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena sektor industri merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Tanpa kepastian energi, industri berisiko menghadapi tekanan produksi yang pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas ekonomi secara lebih luas.
“Tanpa gas, transisi energi tidak mungkin jalan dan kehilangan gas sama saja kehilangan daya saing industri,” papar Iwa, menyadari peran strategis gas bumi sebagai jembatan energi dan tulang punggung industri nasional untuk mendukung ketahanan energi.
Setelah dilakukan penyesuaian harga, Iwa meyakini LNG masih jauh lebih kompetitif di antara energi fosil lainnya. Berdasarkan kalkulasi BPH Migas dan Kementerian ESDM, 1 MMBTU gas setara dengan 7 liter solar. Seandainya LNG setelah penyesuaian harga menjadi setara Rp150 ribu per MMBTU, maka nilainya setara Rp21.400 per liter solar.
“Sementara solar industri (non subsidi) sekarang harganya sudah jauh di atas dan belum termasuk biaya perawatan mesin yang lebih tinggi. Sedangkan gas punya efisiensi pembakaran 90-95 persen vs solar 80-85 persen, biaya perawatan mesin lebih rendah, emisi CO2 40 persen lebih rendah dari batu bara, 25 persen lebih rendah dari solar,” ulas Iwa.
Setelah penyesuaian, harga LNG domestik untuk industri diperkirakan berada pada kisaran USD21 hingga USD25 per MMBTU. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan LPG industri yang mencapai sekitar USD28,3 per MMBTU maupun solar industri yang mencapai sekitar USD43 per MMBTU.
Artikel Terkait
Prabowo Paparkan Peta Jalan Energi Nasional: Dari Sawit hingga PLTS 100 GW demi Akhiri Impor BBM
Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 ke DPR
Wakil Rektor UNS Apresiasi iNews Campus Connect sebagai Ruang Kolaborasi Pendidikan dan Industri Media
Prabowo Ancam Gunakan Teknologi Pertahanan untuk Lacak Harta Koruptor hingga ke Bunker Bawah Tanah